Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) – Tidak fungsinya sejumlah jembatan timbang yang dikelola pemerintah pusat hingga banyak terbengkalai, hal tersebut membuat DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk mengirimkan surat ke kementrian PU agar Pemprov Jatim diberikan wewenang untuk mengolah. Alasannya, jika hal ini tidak dilakukan segera maka saat ini kondisi jalan di Jatim banyak yang rusak parah, akibat banyaknya mobil besar yang melebihi tonase dan lolos dari pantauan petugas akibat tak melalui jembatan timbang.
   
H.Surawi  Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menegaskan saat ini Jatim dan masyarakat menanggung kerugian yang amat besar, akibat banyaknya jalan yang rusak, sebab ini semua terjadi akibat tak berfungsinya jembatan timbang yang ada di Jawa Timur. Mengingat 80 persen jalan yang rusak diakibatkan tonase yang berlebihan.
   
" Komisi D DPRD Jatim mendesak Untuk itu Pemprov Jatim telah menyurati Kementrian PU agar jembatan timbang yang ada tetap dikelola oleh Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur," terang Surawi saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (16/2).
      
Politisi asal Fraksi Partai demokrat Jatim ini menjelaskan bahwa dari 12 jembatan timbang yang ada di Jatim, yang difungsikan baru empat jembatan timbang. Masing-masing di pintu masuk yang akan menuju di Jatim di antaranya Pacitan, Magetan dan dua lainnya. Berdasarkan kenyataan itulah Pemprov ini mengelola kembali.
      
Meskipun, masih terang Surawi, PAD yang didapatkan dari jembatan timbang tidak signifikan, namun keberadaannya cukup dibutuhkan. Apalagi di Indonesia, jembatan timbang di Jatim selalu menjadi percontohan tingkat nasional. Namun karena saat ini ada sekitar delapan jembatan timbang tidak difungsikan akhirnya menjadi malapetaka jalan yang ada di Jatim dan banyak membawa korban meninggal dunia.
   
" Seperti jembatan timbang yang ada di Lamongan, Babat dan daerah Bojonegoro tak fungsi, sehingga menyebabkan jalan antar provinsi banyak yang rusak akibat dilalui kendaraan yang bertonase berat dan ini harus segera menjadi perhatian serius bagi pusat agar pengelolaannya di berikan kepada Pemprov Jatim," tegas Surawi yang juga Anggota BK DPRD Jatim.(rofik)

Post a Comment