Skip to main content

Jembatan Timbang Tak Fungsi, Penyebab Jalan Provinsi Rusak

SURABAYA (Mediabidik) – Tidak fungsinya sejumlah jembatan timbang yang dikelola pemerintah pusat hingga banyak terbengkalai, hal tersebut membuat DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk mengirimkan surat ke kementrian PU agar Pemprov Jatim diberikan wewenang untuk mengolah. Alasannya, jika hal ini tidak dilakukan segera maka saat ini kondisi jalan di Jatim banyak yang rusak parah, akibat banyaknya mobil besar yang melebihi tonase dan lolos dari pantauan petugas akibat tak melalui jembatan timbang.
   
H.Surawi  Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menegaskan saat ini Jatim dan masyarakat menanggung kerugian yang amat besar, akibat banyaknya jalan yang rusak, sebab ini semua terjadi akibat tak berfungsinya jembatan timbang yang ada di Jawa Timur. Mengingat 80 persen jalan yang rusak diakibatkan tonase yang berlebihan.
   
" Komisi D DPRD Jatim mendesak Untuk itu Pemprov Jatim telah menyurati Kementrian PU agar jembatan timbang yang ada tetap dikelola oleh Dinas PU Bina Marga Pemprov Jawa Timur," terang Surawi saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (16/2).
      
Politisi asal Fraksi Partai demokrat Jatim ini menjelaskan bahwa dari 12 jembatan timbang yang ada di Jatim, yang difungsikan baru empat jembatan timbang. Masing-masing di pintu masuk yang akan menuju di Jatim di antaranya Pacitan, Magetan dan dua lainnya. Berdasarkan kenyataan itulah Pemprov ini mengelola kembali.
      
Meskipun, masih terang Surawi, PAD yang didapatkan dari jembatan timbang tidak signifikan, namun keberadaannya cukup dibutuhkan. Apalagi di Indonesia, jembatan timbang di Jatim selalu menjadi percontohan tingkat nasional. Namun karena saat ini ada sekitar delapan jembatan timbang tidak difungsikan akhirnya menjadi malapetaka jalan yang ada di Jatim dan banyak membawa korban meninggal dunia.
   
" Seperti jembatan timbang yang ada di Lamongan, Babat dan daerah Bojonegoro tak fungsi, sehingga menyebabkan jalan antar provinsi banyak yang rusak akibat dilalui kendaraan yang bertonase berat dan ini harus segera menjadi perhatian serius bagi pusat agar pengelolaannya di berikan kepada Pemprov Jatim," tegas Surawi yang juga Anggota BK DPRD Jatim.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni