Skip to main content

Dituding tak Pro Rakyat, Peserta Arisan Dewan DPRD Surabaya Klarifikasi

SURABAYA (Mediabidik) - Wakil Ketua DPRD Surabaya asal Partai Demokrat Ratih Retnowati mengaku kaget ketika membaca pemberitaan di beberapa media yang terkesan memojokkan dirinya sebagai salah satu peserta arisan dewan perempuan DPRD Surabaya.
Apalagi, dalam tulisan itu juga memuat beberapa tanggapan dari narasumber yang berlatar belakang civitas akademika perguruan tinggi ternama  dan LSM di Surabaya.

"Jangan dikonotasikan yang lain, ini sarana silaturahmi, lain apalagi dikaitkan dengan perhatian kami kepada msyarakat, sama sekali tidak ada hubungannya, lah arisan itu justru membantu kami terutama soal keuangan jika ada kegiatan di masyarakat," jawabnya saat dikonfirmasi, Jumat (3/2).

Secara income, Ratih juga berusaha blak-blak an dengan kondisi anggota dewan saat ini, yang menurutnya sangat jauh berbeda dengan anggota dewan beberapa periode sebelumnya. Apalagi kondisi ekonomi setiap anggota dewan juga tidak bisa disamaratakan, artinya dianggap baik semua.

"Dengan arisan ini, kami bisa saling menolong, yang perlu semua tau, jadi anggota dewan saat ini jangan dikira sama kondisinya dengan sebelumnya, semua pemakaian anggaran yang bersumber dari APBD itu harus berbasis kinerja, bahkan at cost, artinya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah, makanya muncul ide untuk menabung, yang salah satunya arisan ini," tambahnya.

Tidak hanya itu, Ratih juga mengeaskan bahwa arisan yang terbentuk justru banyak positipnya, karena bisa menjadi sarana berkumpul dan saling bersilaturahmi para politisi perempuan dari berbagai fraksi (partai-red).

Tanggapan ini dipertegas oleh Reni Astuti anggota Komisi D DPRD Surabaya asal PKS, yang mengatakan bahwa arisan yang terbentuk itu merupakan sarana paling ekonomis dan gampang untuk bisa bersilaturahmi sekaligus menabung. Dan menurutnya, sama sekali tidak mengganggu aktifitasnya sebagai anggota dewan, karena acaranya selalu disela-sela kegiatan kedewanan.

"Ini sarana kebersamaan karena ketemunya di kantor dewan, dan untuk saling tolong-menolong, karena tidak sistem kopyok an, terutama kepada anggota yang terkena musibah, kegiatan itu hanya sebentar, dan tidak mengganggu kegiatan kedewanan, pertemuannya dilakukan disela-sela tugas, jadualnya selalu menyesuaikan melalui grup medsos," tandasnya.

Terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, Reni menegaskan bahwa setiap anggota dewan sudah memiliki rasa tanggung jawab masing-masing."Yang pasti akan bisa memilah dan memilih, dan tidak menghalangi kegiatan kami ke masyarakat, justru kami malah terbantu," tegasnya.
Menanggapi berbagi kritikan, Reni mengaku tidak ada masalah, tetapi dirinya tetap berusaha untuk terbuka. "Jangan dipahami sebagai kegiatan hura-hura atau yang lain-lain, kalau pengen tau langsung, silahkan datang, seperti apa sebenarnya kegiatan arisan kami," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni