Skip to main content

Warga Apresiasi Program Sertifikasi Massal di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Wajah sumringah terpancar dari beberapa warga Kelurahan Kebonsari, Jumat (27/1) sore. Mereka adalah warga yang mengikuti program Sertifikasi di kota Surabaya pola SMS (Sertifikat Masal Swadaya) dan CSR. Setelah menjalani prosedur pengurusan, warga bisa menerima sertipikat tanah.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Gusmin Tuari serta Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Samsul Bahri. Ikut hadir dalam acar tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu dan Kepala Bagian pemerintahan Pemkot Surabaya, Eddy Christianto. Serta perwakilan dari penyedia CSR.

Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Samsul Bahri mengatakan, total ada 2835 warga dari 16 kecamatan yang berkas nya terkumpul dalam kegiatan Sertifikat kan Surabaya dengan pola SMS dan CSR ini. Dari jumlah itu, sebanyak 57 warga menerima sertifikat tanahnya, pada bulan Januari ini. Mereka adalah warga dari wilayah Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Jambangan yang meliputi 10 kelurahan di Surabaya 1 yang sudah dapat diselesaikan sertipikat tanahnya. Sementara warga lainnya akan menerima secara bertahap. "Pembagiannya bertahap. Ke depan, tiap bulan akan dibagi ke kelurahan," ujar Samsulbahri.

Menurut Samsul, kegiatan Sertifikat kan Surabaya yang merupakan pertama kali di Indonesia, berjalan sangat lancar. Ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan dukungan penuh dari dinas terkait hingga kecamatan, kelurahan dan juga LKMK.  Dukungan penuh dari Pemkot itu disebut Samsul membuat personel dari kantor pertanahan Kota Surabaya, juga bersemangat dalam menyukseskan program ini.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya atas dukungannya.
Dengan adanya dukungan ini, kawan-kawan bekerja di kelurahan jadi lebih semangat dan tidak ada halangan berarti. Surat-surat yang dibutuhkan juga tidak terlalu susah,"imbuh Samsul.

Wali Tri Rismaharini menyebut, sejak awal Pemkot sudah melakukan sosialisasi kepada warga yang mengikuti program ini. Ada ribuan wargad an semuanya diundang untuk menghadiri sosialisasi agar paham substansi persoalan dan juga prosedur pengurusannya. Kini, warga sudah bisa merasakan kemanfaatan dari,

"Saya yakin warga sangat senang karena sangat terbantu dengan adanya program ini," ujar wali kota.
Karena jumlah nya puluhan ribu (tanah warga yang disertipikat kan), Wali Kota Risma mengaku butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya.

Namun, Pemkot Surabaya akan terus memantau pengurusan di lapangan. Pemkot juga siap memberikan bantuan kepada warga bila menghadapi masalah semisal sengketa tanah ataupun masalah ahli waris. Namun, Pemkot akan merekap terlebih dulu laporan yang ada.

"Kami akan segera tindaklanjuti bila ada masalah di lapangan. Karena masalah nya macam-macam. Kalau ada yang membutuhkan sidang ahli waris, kami akan bantu menfasilitasi ," jelas mantan wali kota yang telah meraih banyak pernghargaan ini.

Warga yang menerima sertipikat tanah tersebut, beberapa diantaranya langsung mengucap syukur. Salah satunya Djoko. Warga Kelurahan Lidah Wetan ini mengaku sangat terbantu dengan program Sertipikatkan Surabaya yang mengusung misi kepastian hak atas tanah demi kepastian investasi ini. 
"Program ini sangat membantu kami. Sejak awal kami tidak mendapati kesulitan ketika mengurus karena mengurusnya mudah,"ujar Djoko.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni