Skip to main content

Ratusan Massa AKUB Demo Tolak Kedatang Rizieq Sihab

SURABAYA (Mediabidik) - Gelombang penolakan rencana kedatangan Rizieq Sihab pentolan Front Pembela Islam (FPI) ke Surabaya terus mengema bahkan kini semakin membesar bak bola salju.

Betapa tidak, jika sebelumnya gema penolakan kedatangan Rizieq Sihab telah dikobarkan oleh DPC PDIP Surabaya, kini muncul kelompok masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa ormas dengan nama Alianasi Kerukunan Umat dan Kebhinnekaan (AKUB) dengan ketua Dr. KH. Muhammad Zakki yang tidak lain adalah pimpinan Yayasan Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo.

Ratusan pendukung dan simpatisan AKUB berduyun-duyun mendatangi Mapolda Jatim, yang sebelumnya berkumpul di Taman Bungkul. Berbagai poster kecaman terhadap Rizieq Sihab dan FPI nampak jelas terpampang.

Tidak hanya itu, berbagai kecaman dan makian juga dilontarkan oleh peserta aksi kepada Rizieq Sihab di sepanjang perjalanan menuju Mapolda jatim, yang dinilainya sebagai kepala gerombolan pengacau negara yang ingin memecah belah bangsa dengan menggunakan agama sebagai sarananya.

Setelah melakukan orasi, akhirnya sejumlah perwakilan dipersilahkan masuk ke Mapolda Jatim dan ditemui Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol F Barung Mangera. Salah satu perwakilannya adalah Dr. KH. Muhammad Zakki sang koordintor sekaligus inisator aksi.

Dalam keterangan pers nya, Dr. KH. Muhammad Zakki mengatakan jika Polda Jatim menjamin bahwa Rizieq Sihab tidak akan pernah bisa datang ke wilayah Jatim termasuk ke Surabaya.

"Insyaallah besok hari Sabtu tgl 29 besok Rizieq Sihab tidak akan datang di Jatim atau Surabaya, termasuk semua aliran yang berbau radikaal lainnya, karena arek-arek Jatim akan siap melakukan tindakan pengamanan," ucapnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (26/1/2017)

Kiai muda kharismatik berlatar belakang pengusaha ekspor impor ini juga meminta kepada Polda Jatim untuk segera membubarkan keberadaan ormas FPI dan Ormas-Ormas lainnya yang beraliran intoleran dan radikal.

"Alhamdulillah Jawa Timur ini sudah kondusif, situasinya sudah aman, jangan sampai ada paham provokatif yang masuk Jatim, atau aliran dan ormas yang intoleran dan radikal, yang mengusik keutuhan NKRI, karena itu kami semua sepakat bahwa Jatim harus damai, maka FPI harus dibubarkan," ujarnya.

Lanjutnya, Rizieq insyaallah besok tidak akan datang, dan seluruh aliran radikalism dan intoleran insyaallah akan dicegat di Jatim, kita tebarkan bahwa Islam itu damai, sebenarnya arek-arek Jatim ini sudah senyum kedamaian, negeri ini perlu dibangun dengan ekonomi, negeri ini tidak dibangun dengan sesuatu yang radikal, negara kita ini Pancasila, dan NKRI harga mati.

"NKRI pada saat itu merupakan hasil istiqoroh KH Hasyim Ashari, ini yang kita perjuangkan, karena itu aliran yang intoleran dan radikal harus dibubarkan, kita mendukung langkah taktis TNI dan Polri, untuk melakukan tindakan tegas membubarkannya,"tegas pri kelahiran tahun 1970 ini.

Tidak hanya itu, saat ini juga beredar info jika anggota AKUB telah berkolaborasi dengan kader PDIP Surabaya untuk mengirim utusan masing-masing anggotanya melakukan gerilya ke kawasan Bandara Juanda Sidoarjo dengan tujuan mencari info data penumpang (manifest) seluruh maskapai penerbangan, terutama untuk tanggal 28 dan 29 Januari 2017.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni