Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tiimur menyebut Presiden RI, Joko Widodo gagal mewujudkan nawa cita untuk rakyat. Hal tersebut terlihat dengan kenaikan ВВМ pada 5 Januari 2017. Selain ВВМ, kenaikan juga terjadi pada harga tarif dasar listrik, dan penerimaan negara bukan pajak. 

"Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga ВВМ sebagai salah satu bagian dari kebutuhan pokok dari masyarakat," tegas Ketua umum PKC PMII Jatim, Zainudin ketika demontrasi, di depan gedung DPRD Jatim,Kamis (11/1).
       
Menurut Zainudin, dalam hak ekonomi sosial dan politik, negara bertanggung jawab atas kebutuhan dasar ekonomi dan politik setiap warganya. "Manakala hak dasar itu tidak tercapai oleh negara, logika sederhananya, negara gagal untuk menuaikan tanggung jawab dengan tuntas," paparnya.
       
PMII menyebut awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki sembilan janji dalam nawa cita. Salah satu janji tersebut adalah menggerakan produktifiitas dan menciptakan kemandirian ekonomi dalam dosmetik untuk mampu bersaing dengan ekonomi internasional. 
        
Zainuddin menegaskan bahwa membangun dari pinggir sebagaimana janji Jokowi pada item ke-3 dalam nawa cita, hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Padahal pembangunan infrastruktur dianggap hanya upaya untuk mengundang investor masuk ke Indonesia.
      
"Manakala investor sudah masuk dan mengelola sumber daya alam yang ada, maka secara tidak secara langsung menjadi awal dari babak selanjutnya dari keroposnya kedaulatan Indonesia dari sisi eonomi," ujarnya. 
      
Sementara itu para wakil rakyat di Indrapura yang menemui aksi pendemo tersebut antara lain  Noer Soetjipto dari Fraksi Gerindra, Atika Banowati dari Fraksi Golkar, dan Muzamil Syafi'i dari Fraksi Nasdem Hanura.
     
Dalam negoisasi PMII dengan polisi sempat terjadi keributan karena pihak polisi tidak mengizinkan masuk ke area dewan. Namun berkat jaminan ketua PKC PMII Jatim, Zainuddin bahwa perwakilan PMII kabupaten/kota tidak akan anarkis ketika sweping, akhirnya polisi memperbolehkan masuk ke dalam. 
      
"Hanya tiga orang dewan saja yang ada di dalam. Tapi kita butuh semua perwakilan fraksi untuk teken pernyataan sikap yang nantinya disampaikan ke pemerintah pusat," ujar Zainuddin dihadapan seluruh kader PMII.
       
Menurut Zainuddin, ВВМ naik sebenarnya tidak akan masalah, jika tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun semua itu hanya utopia. Sementara kebutuhan ВВМ malah naik. "Tingkat pemasukan yang berbanding terbalik dengan biaya hidup yang kian tinggi mennyebabkan adanya ketimpangan," ungkapnya. 
       
PMII menganggap Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) gagal dalam mewujudkan nawa cita. Untuk itu, sebagai organisasi mahasiswa yang berhaluan 'ahlusunnnah wal jamaah' PMII menyatakan menolak kenaikan ВВМ, dan menolak PP No 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
        
Selain itu, PMII meminta pemerintah mewujudkan harga pokok murah bagi masyarakat dengan mengendalikan harga pasar, mewujudkan ekonomi kerakyatan secara utuh dan berpihak pada rakyat kecil, dan mewujudkkan pendidikan dan kesehatan gratis, serta mewujudkan nasionalisasi aset agar kekayaan SDA berupa tanah dan air bisa dikelola oleh negara yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. (rofik)

Post a Comment