Skip to main content

Dr.Benjamin : Risma Harus Ikhlas Serahkan SMK/SMA ke Pemprov

SURABAYA (Mediabidik) – Pemerintah Kota Surabaya di bawah Kendali Wali Kotanya  Tri Rismaharini dinilai kurang serius memperjuangkan agar pendidikan SMA/SMK murah pasca pengalihan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alasannya karena Risma enggan memberikan dana hibah untuk berpartisipasi terhadap pendidikan SMA/SMK di Surabaya.

Meskipun diketahui bahwa Pemkot Surabaya pernah mengajukan gugatan ke MK agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke kota Surabaya karena dikhawatirkan biaya pendidikan mahal. Namun sepertinya Risma masih tak ikhlas menerima keputusan MK tersebut padahal gugatan nya ditolak MK karena kebijakan tersebut adalah amanat undang-undang.

Dr Benjamin Kristianto MARS Anggota Komisi E DPRD Jatim yang menangani Pendidikan menyayangkan sikap Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang masih kurang legowo menerima kenyataan tersebut.padahal anggaran APBD untuk  pendidikan siap dan sangat tinggi.
       
" Yang jadi persoalan adalah legowo mau nyumbang atau tidak untuk masyarakat. Masalahnya tidak semua generasi kita mampu. Apalagi seperti ekonomi saat ini, ada orang tua yang bermasalah di pekerjaan, PHK, dan kebutuhan hidup semakin tinggi, sebenarnya hal tersebut tidak lah sulit bagi pemkot Surabaya untuk membantu kepentingan masyarakat Surabaya," terang dr.Beny saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (31/1).
    
Politisi asal Partai Gerindra Jatim tersebut juga menegaskan  pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi bukanlah keinginan pemprov. Namun kebijakan tersebut berlaku nasional karena perintah undang-undang. Maka sangat disayangkan sikap Pemkot Surabaya yang tak mau memberikan dana hibah untuk SMA/SMK, padahal dana tersebut sebelumnya sudah disiapkan.

Dr,Beny,  politisi yang maju dari Dapil I (Surabaya dan Sidoarjo ) mencontohkan bahwa sudah ada daerah-daerah lain mau memberikan uang APBD-nya. Seperti halnya Kota Batu mau memberikan dana Rp 20 miliar, Banyuwangi Rp 18 miliar dan Lumajang Rp 8 miliar. Sedangkan di Surabaya sendiri yand notebene anggaran pendidikannya sangat tinggi masih enggan memberikan bantuan dana hibah untuk sekolah SMA/SMK di Surabaya dan  dananya sudah siap.
      
Alangkah baiknya Risma mau membantu untuk partisipasi pendidikan karena semuanya untuk kepentingan gerenasi muda. Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thjahjo Kumolo telah mengeluarkan Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumberkan dari APBD..

" Saya khawatir  murid SMA/SMK yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu dipolitisisasi. Mereka adalah generasi bangsa yang harus terus berjuang di bidang pendidikan secara fokus tanpa di persulit harus menanggung biaya sekolah dan itu menjadi catatan penting untuk Walikota Surabaya Tri Risma untuk ihklas mengelontorkan bantuan hibah APBD khususnya pendidikan di tingkat SMA/SMK," tegas dr,Beny, Serius. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni