Skip to main content

Di duga Salahgunakan Wewenang, Lurah Kedurus Edarkan SK Aspal

SURABAYA (Mediabidik) - Beredarnya SK Aspal (asli tapi palsu) untuk Panitia Pemilihan Ketua RT/RW Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya oleh Lurah Kedurus Yusak Noor Hamdani ke tiap-tiap RT/RW sangat meresahkan warga.

Ironisnya Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan Ketua RT/RW kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang yang mengatasnamakan Camat Karang Pilang yang beredar berupa kosongan tanpa tercantum nama-nama panitia yang ditunjuk oleh lurah setempat.

Hal itu disampaikan Eko Agus Winarto warga Kedurus mengatakan," Soal beredarnya SK ini, sekarang sudah ditarik semua dan itu atas suruhan dari Camat, karena itu tidak sesuai dan menyalahi prosedur,"terang Eko, Senin (30/1).

Eko menambahkan," Saya sudah menemui lurahnya, katanya ini cuma contoh, padahal SK ini asli dan ada stempel basah dari kelurahan, kalau sekedar contoh seharusnya ada tulisan contoh, sedangkan disini (menunjuk SK-red) tidak ada, dan waktu pemilihan RW kemarin, pak camat memberi ultimatum ke lurah, dia tidak akan menandatangani SK sebelum semua berkas serta surat suara komplit dimeja saya (camat-red), karena pak camat mintanya lengkap, surat suara dan daftar hadir warga,"paparnya.

Lanjut Eko," Saat ini semua RT/RW lagi kewalahan untuk melengkapi semaua berkas pemilihan, karena di kelurahan Kedurus ada tiga RW yang dipilih tanpa melalui pemilihan. Menurut warga sebenarnya masalah di Kedurus ini adalah, besarnya soal aset, kecilnya soal LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), karena setiap RW punya aset sendiri-sendiri sehingga dibuat demikian untuk menyelamatkan asetnya masing-masing, karena selama ini, kurun dua periode (6 Tahun) pemilihan RW tidak pernah ada LPJ nya"pungkasnya.

Sementara Edi warga RW VII Kelurahan Kedurus menambahkan,"Sebenarnya permasalahan di Kedurus, ulernya adalah wisnu Sekertaris Kelurahan (Sekel) karena selama ini belum ada sosialisasi terkait perwali yang baru, dan dialah yang bermain selama ini,"terangnya.

Perlu diketahui, soal pemilihan ketua RT, RW dan LPMK di kelurahan Kedurus kecamatan Karang Pilang rawan dengan kepentingan karena tidak sesuai dengan Perwali 38 Tahun 2016, karena pemilihan ketua LPMK dilaksanakan sebelum di lakukan pemilihan RT/RW di kelurahan Kedurus. (pan).

   

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni