Skip to main content

Dewan Jatim Optimis Pertumbuhan Ekonomi Jatim Meningkat di Tahun 2017

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim  optimis tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Jatim akan meningkat dibanding tahun 2016. Optimisme itu disampaikan anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, Mohamad Zainul Lutfi.

       
Sekretaris Fraksi PAN DPRD jatim itu sejumlah faktor yang bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim. Diantaranya, taka da lagi peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di daearah. Contohnya, larangan PNS atau SKPD melaksanakan rapat di hotel yang dulu dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Yuddy Chrisnandi. Aturan itu belakangan dicabut oleh MenPAN yang baru Asman Abnur.

      
"Larangan PNS rapat di hotel itu bukannya menghemat anggaran, justru menurunkan pertumbuhan ekonomi di sekitar hotel. Masyarakat di sekitar hotel yang tadinya mendapat limpahan rejeki dari para PNS yang menjadi peserta rapat di hotel, tiba-tiba kehilang rejeki mereka karena berkurangnya tamu hotel," urai Zainul Lutfi saat di temui di ruang kerjanya, Sabtu (7/1).

         
Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Jatim ini mengungkapkan, selama ini banyak masyarakat di sekitar hotel yang menggantungkan mata pencaharian mereka dari para tamu hotel. Lutfi menyebut pemilik toko oleh-oleh makanan dan cinderamata, kalau satu took saja memiliki 4 karyawan, maka sudah berapa jiwa yang menggantungkan hidupnya dari sana. Terlebih, kalau mereka punya anak dan istri. 


Lutfi melanjutkan, belum lagi sector yang tidak resmi seperti jasa parkir di sekitar toko oleh-olehn yang bisanya dikelola secara mandiri oleh para pemuda maupun Karang Taruna. Tidak sedikit orang yang bergantung hidup dari sektor non formal tersebut.

         
"Karena itu, sangat tidak tepat melarang PNS rapat di hotel. Karena tidak semua SKPD punya fasilitas gedung pertemuan yang memadai. Selain itu, mereka justru akan direpotkan dengan kebutuhan menyediakan makan-minum peserta rapat. Apalagi kalau kegiatan itu harus menginap. Justru dengan melaksanakan kegiatan di hotel bisa lebih hemat, sebab semua fasilitas sudah lengkap," beber mantan anggota DPRD Sidoarjo itu.

       
Lutfi juga yakin serap anggaran di tahun depan akan lebih tinggi dibanding tahun ini. Faktor itu akan menjadi faktor pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor eksternal juga turut mempengaruhi seperti keberhasilan pemerintah menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri lewat program Tax amnesty (pengampunan pajak).

       
Menurut Lutfi, uang yang terhimpun dalam program tax amnesty itu tentunya juga akan mengalir ke daerah termasuk Jawa Timur. Tentunya lewat program pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan massal.

      
"Keberhasilan program tax amnesty tahap pertama juga turut menjadi faktor meningkatnya pertumbuhan di Jatim. Itu jelas ada efek dominonya ke daearah," pungkas politisi berlatar pelaku UMKM tersebut.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni