Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jawa Timur mendukung Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim dalam melakukan penertiban taksi online. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga persaingan usaha di Jatim.

"Tapi saya rasa sebagai leading sektor, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim serta Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim harus ketemu. Guna merumuskan regulasi ini. Kami mendukung penuh," ucap  Achmad Heri saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (11/1).
        
Sebagai pengatur usaha online, menurut Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang Pembangunan meminta supaya  Diskominfo Jatim harus duduk bersama dengan Dishub LLAJ Jatim selaku pemilik kewenangan mengenai regulasi peraturan angkutan darat. Pertemuan ini guna merumuskan regulasi. Utamanya dalam aturan mengenai persaingan usaha, tata kelola dan perlindungan terhadap konsumen. "Termasuk juga uji kir, sebagai angkutan umum kalau ingin melayani publik itu juga harus," jelasnya.
        
Setelah itu, lanjut politisi asal Partai Nasdem tersebut menambahkan bahwa kedua dinas ini bertemu dengan pengusaha transportasi taksi. Tujuannya tak lain untuk mendengar harapan pengusaha. Sehingga tidak ada gesekan antara pengusaha transportasi. Karena baginya, jangan sampai ada persaingan bisnis yang tidak sehat dan bisa timbul persoalan baru.
      
Achmad Heri yang juga Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperda) ini mengingatkan aturan tersebut tidak mengekang. Melainkan untuk memberikan kenyamanan terhadap semua pihak.        

"Taksi online ini tak bisa dihindari seiring kemajuan zaman. Itulah mengapa penumpang juga perlu perlindungan. Maka dari itu tata kelolanya harus ada payung hukum," bebernya.
       
Ditanya mengenai perlunya regulasi taksi online secara nasional, karena keberadaanya hampir nasional. Heri mengatakan, " Memang seharusnya pemerintan pusat lebih proaktif dalam menuangkan perundang-undangan. Tapi kalau pusat belum memunculkan ketentuan yang mengatur taksi online ini. Mau tidak mau untuk melindungi bisnis harus ada aturan sebagai percontohan. Posisi Jatim inilah sebagai percontohan," pungkasnya. (rofik)


Post a Comment