Skip to main content

Tren Positif Ekonomi Jatim di Akhir 2016

SURABAYA (Mediabidik) – Pertumbuhan Ekonomi Jatim menunjukkan kinerja yang membaik didorong oleh akselerasi konsumsi domestik serta meningkatnya kinerja ekspor luar negeri pada triwulan IV 2016. Bank Indonesia (BI) Jatim memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jatim dapat mencapai level 5,5 – 5,9% pada 2016, lebih tinggi dibanding 2015.

"Dari sisi permintaan, konsumsi diperkirakan terakselerasi seiring dengan peningkatan consumer confidence yang dipengaruhi oleh faktor seasonal di akhir tahun dan terciptanya kondisi stabilitas perekonomian (nilai tukar yang stabil dan inflasi yang rendah). Selain itu, kinerja ekspor diperkirakan meningkat, didorong oleh peningkatan ekspor ke USA dan Tiongkok. Sedangkan, investasi diperkirakan melambat namun masih sejalan dengan perkiraan," terang Kepala Perwakilan BI Jatim, Benny Siswanto saat bincang-bincang media (BBM), Kamis (29/12/2016).

Dari sisi penawaran, kinerja pertanian diperkirakan meningkat sesuai pola musiman. Sektor industri pengolahan diperkirakan terakselerasi untuk mendukung peningkatan domestik dan external demand. Kinerja sektor perdagangan diperkirakan meningkat sesuai dengan perkiraan, terutama didorong oleh perdagangan besar. Sementara itu, kinerja sektor konstruksi diperkirakan melambat ditandai perlambatan konsumsi semen.

Inflasi Jatim pada 2016 diperkirakan pada kisaran 2,6% – 2,8% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan batas bawah target inflasi nasional (4±1%). Inflasi Jatim yang relatif stabil sepanjang 2016, didorong oleh stabilnya inflasi inti, terjaganya inflasi administered price dan trend penurunan inflasi volatile foods.

Rendahnya inflasi komoditas pangan strategis didorong oleh upaya stabilitas harga yang semakin baik, melalui perbaikan pola produksi, operasi pasar, maupun efisiensi rantai distribusi.

BI dan TPID Jatim telah melakukan upaya pengendalian inflasi dengan mengacu pada 5 (lima) pilar strategi utama, yaitu pertama, Penguatan Kelembagaan, melalui penyusunan roadmap pengendalian inflasi Jatim serta roadmap pengendalian inflasi di 16 Kabupaten/Kota di Jatim yang bertujuan agar program-program pengendalian inflasi sejalan dengan arah dan sasaran inflasi nasional.

Kedua, Produksi, Distribusi dan Konektivitas, melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerjasama Pengembangan Ekonomi, Pengendalian Inflasi, dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah antara Gubernur Jatim dengan 16 Kabupaten/Kota di Jatim dalam upaya efisien rantai distribusi pangan. 

Ketiga, Regulasi & Monitoring, melalui sinergi kebijakan TPID dalam pengendalian harga, a.l. melalui 6 (Enam) Paket Kebijakan (Six Package) dalam rangka memastikan stabilitas harga menjelang Ramadhan & Lebaran dan Operasi Pasar mandiri yang dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka mengawal terjaganya stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru.

Keempat, Kajian & Informasi, terus mengupayakan pengembangan Sistem Informasi secara terintegrasi dan komprehensif guna mengoptimalkan fungsi pemantauan dan pengendalian Inflasi di Jatim. 

Kelima, pengendalian ekspektasi, melalui sinergi pengendalian ekspektasi secara massive dan serentak oleh seluruh TPID di Jatim, baik melalui media cetak dan media elektronik.

Kondisi sistem keuangan Jatim masih ditopang oleh ketahanan sistem perbankan yang terjaga. Sampai dengan November 2016, stabilitas sistem keuangan menunjukkan perbaikan yang tercermin melalui penurunan rasio NPL dan peningkatan likuiditas perbankan. Rasio NPL menurun dibanding bulan sebelumnya menjadi 2,75%, namun, perlu diwaspadai tren peningkatan NPL korporasi. 

Kinerja intermediasi perbankan Jatim pun masih terjaga dan membaik dibanding periode sebelumnya. Ketahanan likuiditas Bank-bank berkantor pusat di Jatim tercatat relatif baik yang tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masih berada dibawah thresholdnya.

Posisi aset perbankan pada November 2016 tercatat meningkat dari 6,77% (Oktober 2016) menjadi 8,14% (yoy) dipengaruhi peningkatan kredit dari 7,62% (Oktober 2016) menjadi 8,68% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit turut dipengaruhi peningkatan Dana Pihak Ketiga dari 8,24% (Oktober 2016) menjadi 10,30% (yoy). 

Ke depan, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan dampak pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah dilakukan sebelumnya, pertumbuhan kredit dan DPK diperkirakan semakin membaik pada 2017.

Sementara itu, adanya faktor seasonal di akhir tahun turut mendorong peningkatan transaksi baik tunai maupun non tunai. Nainya kebutuhan uang tunai pada Desember 2016 tercermin dari peningkatan proyeksi kebutuhan bank-bank dan juga realisasi  transaksi di masyarakat. Kebutuhan uang periode menjelang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 (Desember 2016)  di Jatim diproyeksikan sebesar Rp11,06 trilyun atau meningkat 28% dari realisasi tahun sebelumnya (2015) yang sebesar Rp 8,654 trilyun.

Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan adanya libur panjang di akhir bulan Desember 2016 (Libur Natal dan Tahun Baru), serta potensi peningkatan pembayaran tunjangan hari raya maupun akhir tahun oleh perusahaan, dan peningkatan transaksi tunai di masyarakat.

Sedangkan untuk kebutuhan uang NKRI Tahun Emisi 2016 (baru) di masyarakat, pendistribusian dilakukan melalui kegiatan Layanan Kas di luar Kantor (Kas Keliling) dengan model penukaran per paket senilai Rp 300.000 s/d Rp 500.000. Mengingat persediaan uang NKRI Tahun Emisi 2016 bersifat terbatas, serta masih berlakunya uang rupiah sebelumnya, maka BI tidak membuka penukaran khusus uang baru secara masif. BI Jatim pun secara bertahap telah mendistribusikan kepada perbankan agar dapat diedarkan kepada seluruh masyarakat di Jatim. (haria)

Teks Foto : Kepala Perwakilan BI Jatim, Benny Siswanto bersama media saat BBM, Kamis (29/13/2016).

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni