Skip to main content

Surabaya Jadi Tuan Rumah Rakor PGBBS 2016

SURABAYA (Mediabidik) - Upaya pemerintah untuk mempercepat revolusi mental adalah menghidupkan gerakan-gerakan yang berwawasan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim memiliki gerakan budaya bersih dan senyum yang diperuntukkan untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata di Indonesia.

Upaya itu salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Rakor Percepatan Gerakan Budaya Bersih dan Senyum di Gedung Balaikota Surabaya, Selasa (6/12). Kali ini, peserta Rakor yang diundang adalah 50 Kepala Daerah se-Indonesia. Kepala Daerah yang diundang adalah kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam kategori 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kawasan strategis pariwisata lainnya.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dijadwalkan akan memberikan arahan dan berdialog dengan para kepala daerah yang hadir dalam Rakor tersebut. Ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh Menko. Arahan tersebut antara lain pariwisata kemaritiman merupakan sektor yang potensial untuk meningkatkan devisa negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara itu, untuk peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, keindahan dan pesona alam saja tidak cukup untuk menarik minat wisatawan dan membuat mereka betah tinggal lebih lama di Indonesia. Perlu prioritas peningkatan kebersihan lokasi wisata dan keramahtamahan penduduk di lokasi wisata. 

Yang juga tak kalah penting adalah pengembangan potensi obyek dan produk wisata berbasis kemaritiman yang menjadi ciri khas lokal daerah. Hal tersebut juga harus digali, ditumbuh kembangkan dan dihidupkan dalam keseharian masyarakat daerah sehingga dapat menjadi modal awal menuju pembangunan berkelanjutan berikutnya. Menko Maritim Luhut Pandjaitan meminta agar kepala daerah menyusun rencana strategis percepatan budaya bersih dan senyum di daerah masing-masing dengan memperhatikan kearifan budaya lokal berbasis kemaritiman.

Untuk mendukung upaya daerah dalam melaksanakan gerakan budaya bersih dan senyum diperlukan langkah sinergis dengan kementerian teknis terkait. Oleh karena itu, selain Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Dirjen Pengelolaan Sampah dan B3 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Tuti Hendrawati, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR Lana Winayati juga dijadwalkan menghadiri pertemuan itu.

Tak hanya itu,  Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Revolusi Mental Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pemerintah serta Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di ruang sidang Gedung Balaikota Surabaya tersebut.

Lebih jauh, kegiatan Rakor ini didukung penuh oleh Pemerintah Kota Surabaya yang telah banyak memiliki program-program kebersihan. Walikota Surabaya Tri Rismaharini juga nantinya akan mengajak semua peserta untuk mengunjungi kawasan-kawasan yang telah berhasil menerapkan program kebersihan tersebut.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni