SURABAYA (Mediabidik) - Wilayah Pantai Utara (Pantura) yang berada di daerah Gresik dan Lamongan hampir mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan harus mengencangkan ikat pinggang selama sebulan lebih, Pasalnya, di duga lautnya tercemar oleh limbah pabrik sehingga para nelayan ini tidak mendapat pemasukan dan menyebabkan ikan-ikan banyak yang mati keracunan, sebab itu nelayan tidak berani menjualnya.
" Saya prihatin melihat nasib masyarakat nelayan di Pantura karena mereka tidak mendapatkan penghasilan hingga sebulan lebih sehingga nelayan tidak mendapat tangkapan. Ikan maupun udang karena banyak yang mati," ucap Husnul Akib Wakil Rakyat Jatim yang maju dari Dapil X tersebut.
Politisi Asal Fraksi PAN ini menandaskan, diduga kuat air laut di wilayah pantura tercemar sehingga banyak ikan yang mati. " Diduga kuat tercemar limbah pabrik, Wilayah Lamongan lebih parah kondisinya. Semula itu banyak sekali rajungan sekarang tak ada lagi," ungkap pria yang akrab di panggil kang Akib,Minggu (4/12).
Untuk itu, Aqib mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama dinas terkait turun tangan mencari solusi dan memperhatikan nasib para nelayan serta mendesak juga pihak Polda Polair supaya bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut
"Kami mendesak pemerintah segera menangani masalah ini. Sebab jika dibiarkan, para nelayan ini bisa marah. pemerintah bersama instansi terkait harus bergerak cepat. Jangan kecewakan rakyat kecil," tegas anggota Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan pemerintahan ini.
Perlu di ketahui bahwa para nelayan tetap membuang semua ikan hasil tangkapannya, baik di tengah laut maupun di daratan. Mereka terpaksa harus meninggalkan wilayah laut yang diduga sedang tercemar limbah pabrik tersebut.
" Jika sebelumnya hanya radius 4 mil hingga 5 mil, kini lebih jauh lokasi penangkapannya, yakni pada radius 15 mil hingga 20 mil. Jarak yang begitu jauh tentu menambah biaya akomodasi dan juga bekal para nelayan. Kalau tetap bertahan di lokasi yang tercemar tentu akan semakin memperburuk nasib para nelayan," Imbuh Akib.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim Bambang Sudono belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Saat ditelepon hanya terdengar nada sambung, dan pesan singkat juga belum dibalas.(rofik)
Comments
Post a Comment