Skip to main content

Risma : Apapun Aku Lakukan Untuk Kembalikan Hak Penggelolaan SMA/SMK ke Pemkot

SURABAYA (Mediabidik) - Demi memperjuangkan nasib pendidikan SMA/SMK di Surabaya, yang saat ini diambil alih Pemprov Jatim. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersedia dan rela melakukan apapun untuk mengembalikan hak pengelolaan SMA/SMK agar kembali lagi ke pemkot Surabaya, ditahun 2017 mendatang.  

Walikota Tri Risma kembali menyatakan kekhawatirannya atas program pendidikan gratis selama 12 tahun, yang selama ini di rintis oleh Pemkot Surabaya akan berantakan, pasca Gubernur Jatim menolak permintaannya, agar pemkot bisa menyalurkan dana bantuan operasional sekolah(Bopda) secara langsung ke para siswa SMA/SMK ditahun mendatang.

"Apapun akan aku lakukan untuk mengembalikan hak pengelolaan Sekolah SMA/SMK kembali dilimpahkan ke Pemkot. Disuruh 'dlosor' (tiduran,red), sujud nyembah Gubernur, berdiri dijalan dan puasa di depan Grahadi selama dua hari, aku jalani asalkan hak itu dikembalikan," ucap Risma serius, dihadapan seluruh wartawan Pokja, Jumat (9/12/2016) sore.

Risma memaparkan, di tahun 2017 mendatang, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran pendidikan gratis 12 tahun, sekitar Rp. 600 milliar. Dana itu, bukan hanya  digunakan untuk men-subsidi biaya operasional sekolah (Bopda), namun juga untuk membiayai uang praktek siswa hingga kesejahteraan para pengajar. Menurut Risma, dana tersebut tersebar di sejumlah SKPD dan siap dikucurkan untuk menjaga kwalitas dan mutu pendidikan di kota Surabaya.

"Biaya yang dikeluhkan para siswa SMA/SMK ini, yaitu biaya praktek sekolah yang tidak tercover Bopda. Aku ini kuatir para siswa dari keluarga yang kurang mampu tidak sanggup membayar dan akhirnya putus sekolah. Banyak siswa dan walimurid yang sambat ke aku soal biaya praktek. Selama ini mereka tidak merasakan karena semuanya dibiayai APBD. Kalau seperti ini, semua kena dampaknya. Para guru nanti juga tak akan mengajar dengan tenang, karena memikirkan siswanya yang tidak bisa ikut praktek, akibat tak ada biaya," paparnya.

Ia menambahkan, awalnya, pihaknya mencoba melakukan pendekatan ke Pemprov jawa Timur, agar Pemkot tetap bisa menyalurkan dana Bopda secara langsung ke para siswa. Namun hal itu akan sulit terlaksana, karena Pemprov tak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permintaan tersebut.
"Kita tawarkan kartu pintar untuk menyalurkan bantuan langsung ke para siswa. Tapi itu juga sulit terlaksana. Lalu kita diajak berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama-sama dengan Gubernur dalam waktu dekat ini. Semoga saja ada solusinya," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni