Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) – Banyaknya para nelayan yang mengalami meninggal dunia ketika mencari ikan di laut membuat Komisi B DPRD Jatim mendesak kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk segera merealisasikan Perda Perlindungan terhadap nelayan tersebut pada tahun 2017 mendatang, pasalnya pada Asuransi nelayan tersebut akan mendapatkan asuransi sebesar Rp 160 juta rupiah jika mengalami kecelakaan di laut.
   
Ir. Yusuf Rohana Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengatakan, karena asuransi nelayan tersebut termuat dalam Perda Jatim tentang Perlindungan Nelayan yang telah disahkan dan hanya saja menunggu Pergub untuk pelaksanaannya.
    
Untuk diketahui bahwa dana asuransi seluruhnya akan dicover oleh APBN. Dimana tiap nelayan yang meninggal dunia ketika melaut mencari ikan akan mendapatkan santunan Rp 160 juta. Untuk sementara, nelayan yang mendapat asuransi sekitar 1.750 orang dan  ini masih banyak  minimnya yang tercover  karena nelayan belum masuk ke kependudukan sebagai profesi. 
      
Yusuf mengaku dari data yang masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan hampir separuhnya ditolak karena domisilinya tidak jelas. Kedepan pemerintah diharapkan membuat kebijakan nelayan sebagai profesi. "Kalau ada kebijakan, bisa clear, siapa yang nelayan, dan masyarakat biasa," ucap Yusuf Rohana  saat di temui di ruang kerjanya, Minggu (11/12).
      
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengaku perolehan asuransi nelayan ini tidak serumit asuransi kecelakaan lalu lintas di darat. Dimana asuransi kecelakaan lalu lintas harus ada keterangan dari polisi bahwa benar-benar kecelakaan.
       
Selain asuransi jiwa, masih terang Yusuf , nelayan akan mendapatkan asuransi peralatan (perahu dan jaring), dan hasil tangkapan. "Untuk nilai asuransi peralatan kami tidak hafal, karena harus melihat kerusakannya, apakah perahunya pecah atau karam," terangnya.
     
Lebih lanjut Yusuf Rohana menjelaskan bahwa nelayan yang mendapat asuransi diberi batasan umur maksimal 45 tahun karena resiko kesehatan dan jiwanya lebih tinggi. APBN juga tidak mau berisiko, karena dapat menyedot dana banyak."terangnya.(Rofik)

Post a Comment