Kejar Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Disnaker se Jatim

BATU (Mediabidik) - Sebagai bentuk peningkatan hubungan antar lembaga, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim melakukan kerjasama operasional dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se Jatim. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kerjasama meningkatkan kepesertaan pada perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Abdul Cholik mengatakan, selain itu untuk menyamakan persepsi terhadap pemahaman Peraturan Pelaksanaan dan Ketentuan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JKK, JHT, JKM, dan JP serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI.

Cholik menyatakan, hingga November 2016 terdapat 43.889 perusahaan aktif dengan total tenaga kerja aktif sebesar 1.459.802 pekerja. Sedangkan total jaminan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 3,77 triliun dengan 239.650 kasus.

"Kami berharap seluruh pekerja mendapatkan haknya sehingga kesejahteraan pekerja dapat benar-benar dirasakan", kata Cholik.

Fokus utama kegiatan adalah untuk mengoptimalkan peran pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin kepatuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu diulas bahwa Kepesertaan BPJS Ketenanagkerjaan adalah persyaratan kerja dan hubungan industrial, hal ini diperkuat oleh peran pegawai hubungan industrial dan syarat kerja. menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif. Karenanya perlu dilakukan evaluasi secara periodik efektifitas hubungan antar lembaga BPJS Ketenagakerjaan dengan Disnaker se Jatim.

"BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim selalu berupaya meningkatkan hubungan antar lembaga dengan para stakeholder. Ini terbukti dengan kerja sama operasional dengan Disnaker se Jatim," pungkasnya. (haria)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog