Skip to main content

Jalin Kerja Sama, Pemkab Ngada Ingin Maju Seperti Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka pintu kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan kerja sama tersebut ditandai dengan kunjungan Bupati Ngada beserta wakil bupati dan juga sejumlah kepala dinas nya ke Balai Kota Surabaya, Kamis (8/12).


Bupati Ngada, Marianus Sae mengatakan, kedatangannya ke Surabaya bersama jajaran Pemkab Ngada, selain untuk penandatanganan kerja sama, juga untuk melihat langsung keberhasilan Pemkot Surabaya di berbagai aspek. Harapannya, Pemkab Ngada bisa mereplikasi berbagai hal bagus yang ada di Surabaya untuk diterapkan di Ngada. "Kami mendengar banyak kemajuan di Surabaya sehingga kami berkeinginan mencontohnya untuk diterapkan di Ngada. Semoga kerja sama ini bisa berdampak langsung pada kemajuan masyarakat di Ngada," jelas Marianus.



Ada beberapa bidang yang dikerjasamakan dalam perjanjian Pemkot Surabaya dan Pemkab Ngada. Diantaranya perjanjian kerja sama tentang tata kelola pemerintahan, tentang kepegawaian, bina program, penanaman modal, perdagangan, pengelolaan kebersihan dan juga pertanian. Khusus untuk bidang pertanian, Marianus menyebutnya sebagai salah satu primadona di Ngada. Ada beberapa produk hasil pertanian yang menjadi unggulan Ngada. Dantaranya kakau, kopi dan cengkeh. Ke depan, dia berharap Pemkab Ngada bisa lebih meningkatkan hasil pertanian. "Untuk pertanian, selama ini kami hanya mengembangkan ekstensifikasi. Ke depan kami ingin belajar dari Surabaya perihal intensifikasi pertanian," sambung Marianus. 



Ngada merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur. Luasan wilayahnya mencapai 1874 kilometer persegi yang terbagi dalam 12 kecamatan. Adapun populasi penduduk nya mencapai 164 ribu jiwa. "Pada 2013 lalu, kami sudah terentaskan dari daerah tertinggal. Kini kami mengedepankan program membangun dari desa," sambung Marianus.



Dengan adanya kerja sama ini, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk siap membantu jajaran SKPD Pemkab bila ada pertanyaan terkait bidang yang dikerja samakan tersebut. "Saya minta kepala SKPD untuk bertukar nomor ponsel. Jadi bila ada pertanyaan, ndak harus ke Surabaya, cukup telpon saja. Kami senang bisa membantu. Kalau ilmu kita bagikan, maka ilmu kita akan bertambah," jelas wali kota.



Sebelum penandatanganan, Wali Kota Risma menyampaikan paparan perihal berbagai kebijakan tata kelola pemerintahan dan upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk menjadikan Surabaya kota yang aman dan nyaman. Serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga seperti melalui program Pahlawan Ekonomi. Seusai memberi paparan, wali kota mempersilahkan kepada jajaran SKPD Pemkab Ngada untuk menyampaikan pertanyaan bila ada yang perlu ditanyakan. Ajakan bertanya itu direspons antusias oleh SKPD Pemkab Ngada. Salah satunya dari dinas yang membawahi koperasi, perindustrian dan ekonomi kreatif. 



"Ibu wali, sejak kami datang sore kemarin, kami tidak melihat ada pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Apa yang harus dilakukan agar PKL ini taat ketika direlokasi," ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, Anastasia Moi Nitu.



Mendapati pertanyaan itu, wali kota menegaskan bahwa PKL di Surabaya memang terpusatkan di sentra-sentra PKL yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya. Sehingga, PKL bisa berjualan di tempat yang semestinya. Kalaupun ada PKL yang mokong, ada Satpol PP yang bertugas untuk menertibkannya. "Jadi di Surabaya, kami bersinergi semua. Ambil contoh untuk penataan sentra PKL, yang bergerak tidak hanya dinas koperasi, tetapi juga Satpol PP," jelas wali kota.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni