Skip to main content

DPU CKTR Serapan Anggaran Paling Tinggi Prosentasenya

SURABAYA (Mediabidik) - Serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  melampaui ekspektasi dari anggota  Komisi C DPRD Kota Surabaya. Salah satunya seperti di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DPU CKTR).

Anggota Komisi C Sukadar mengungkapkan, per tanggal 27 Desember serapan anggaran di Dinas PU Cipta Karya sudah mencapai 99 persen lebih atau hampir 100 persen.

"Untuk Cipta Karya serapannya sangat bagus. Kalaupun masih kurang sedikit saya optimis akhir Desember dapat terpenuhi," ujar Sukadar, Rabu (28/12/2016).

Begitu juga untuk Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPU BMP) menurut Sukadar, serapan anggaran tahun ini juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sampai 27 Desember sudah mencapai 73,34 persen.

"Untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, serapan Dinas PU Bina Marga hanya mencapai 62 persen," jelasnya.

Meski baru mencapai 73,34 persen, Dinas PU Bina Marga optimis penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai 81 persen. Karena hingga saat ini masih banyak serapan yang belum dilaporkan.

Politisi dari PDI-P ini kemudian mencontohkan sejumlah pembebasan lahan yang sudah dibayar namun belum dilaporkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

"Berani menyatakan demikian karena beberapa pembebasan lahan yang sudah dibayar belum dilaporkan belum di SPJ," tandas Sukadar.

Sementara untuk serapan anggaran secara keseluruhan menurutnya, per tanggal 27 Desember sudah mencapai 84,4 persen.

Berbeda dengan Sukadar, anggota Komisi C lainnya Vinsensius menegaskan serapan anggaran di DPU CKTR per tanggal 27 Desember baru mencapai 91,73 persen.

"Kalau untuk retribusi sudah melebihi target. Yakni mencapai 130,7 persen. Kalau serapan untuk belanja langsung dan tidak langsung, ya itu tadi belum sampai 99 persen," terang Awey, sapaannya.

Sedangkan untuk serapan di DPU BMP data yang disampaikan Awey tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki Sukadar. Menurut Awey, serapan di Dinas PU Bina Marga sudah mencapai 73,8 persen.

Posentase pencapaian paling rendah ada di pos kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukiman. Sampai saat ini serapannya baru mencapai 37,48 persen.

"Jika melihat serapannya, ada banyak kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman yang merupakan usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Jasmas yang tidak terlaksana," pungkas Awey. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni