Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) – DPRD Jawa Timur kumpulkan pemerintah tingkat II sebanyak 22 kabupaten/kota yang memiliki wilayah bibir pantai untuk melakukan revisi Perda nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wiayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur.
      
Pembahasan dilakukan guna membahas supaya mampu menata komunikasi pengelolaan wilayah pantai dan pulau kecil yang selama ini, menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Achamad Heri Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan  mengatakan, potensi wilayah pesisir selama ini, belum banyak dimanfaatkan secara maksimal. Seperti potensi tambang, potensi wisata, potensi perikanan (tangkapan dan budi daya) dan potensi perhubungan laut.

"Banyak potensi yang harus dikelola bersama. Karena munculnya Perda RZWP3K tersebut, menjadi payung hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut mengelola wilayah pantai dari 7 mil laut menjadi 12 mil," terang Ketua Bapperda Jatim ini,Minggu (4/12)

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan ke 22 kabupaten/kota yang memiliki garis pantai antara lain, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Pacitan.

Ditegaskan  Achmad Heri bahwa Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi diharapkan mampu menjadi kepentingan strategis lainnya untuk kemaslahatan umum. "Agar tidak berbenturan kepentingan, kita kumpulkan 22 kabupaten/kota," tegas dia.

Singkronisasi ini, diharapkan mampu menyamakan kepentingan dalam penggelolaan potensi garis pantai sampai 12 mil laut. "Karena provinsi tenaganya sangat terbatas. Sehingga harus dilakukan komunikasi intensif dengan kabupaten/kota," terang dia.

Kerjasama dengan kabupaten/kota diharapkan mampu melakukan pengawasan, sehingga tidak terjadi dengan Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) antara Provinsi dengan kabupaten/kota yang memiliki garis pantai. "INi penting, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Disinilah pembahasan perda  menjadi potensial dengan keterlibatan pemerintah daerah tingkat II," urai Achmad Heri. (rofik)

Post a Comment