Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) -  Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan terkejut dengan adanya model pemberian anggaran "Gelondongan" kepada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Untuk itu Komisi A memanggil Sekdaprov Jatim Achmad  Sukardi, Kamis (1/12) lalu. Ironisnya yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
      
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum  menyatakan sepertinya ada proses yang tidak sehat dalam penyusunan anggaran. "Selama ini ada proses yang tidak sehat dalam penganggaran kita. Mestinya anggaran dibuat itu sesuai dengan usulan program yang dibutuhkan masyarakat. Kalau tidak cukup, kan bisa dicarikan solusi, mana anggaran yang mendesak, mana yang tidak," kata politisi asal PKB ini saat di temui diruang kerjanya, Sabtu (3/12).
      
karena itu akan mengganggu aktualisasi program-program yang sudah direncanakan, maupun hasil Musrenbang. Sebab itu, Ulum merasa kasihan terhadap Gubernur Soekarwo yang visioner, mampu mengangkat derajat perekonomian masyarakat.
       
"Keinginan yang ideal dari Gubernur ini nampaknya tidak bisa diterjemahkan oleh Sekdaprov dalam mengomandani SKPD-SKPD ini. Sebab itu sudah saatnya Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekadaprov," harap pria yang akrab di sapa cak ulum tersebut.
        
Ia juga mengkritisi ada beberapa lembaga bentukan Kementerian Dalam Negeri malah tidak mendapat anggaran. Hanya FKUB Jatim yang mendapat anggaran. Itu pun hanya Rp 500 ribu. Padahal kondisi kebangsaan seperti saat ini peran FKUB sangat penting, dan seharusnya didukung anggaran yang lebih besar.
       
Diungkapkan, lembaga bentukan Mendagri lainnya yang tidak mendapat anggaran adalah KPID, Komisi Informasi (KI), FKAB (Forum Kerukunan Antar Bangsa), Forum Pencegahan Teroris dan Pencegahan Narkotika. "Semua lembaga ini tak diberi anggaran yang memadai, padahal sudah diamanatkan untuk diberi anggaran," ungkapnya.
      
Senada diungkapkan Ketua Komisi A Freddy Poernomo "Saya baru tahu, ternyata anggaran itu diberikan "Gelondongan" programnya belakangan menyesuaikan dengan anggaran. Bukannya program dulu, lalu disiapkan anggarannya. Rencana kami dalam pertemuan Kamis akan dibahas masalah anggaran untuk SKPD Pemprov Jatim. Namun kami menyayangkan Sekdaprov tidak datang," terang Freddy Poernomo.
      
Lebih lanjut dijelaskan Freddy bahwa Sekdaprov tidak hadir dan hanya diwakilkan stafnya yang notabene tak mengerti apa-apa. Komisi A pun terpaksa menolak kedatangan para staf tersebut karena merasa tidak akan mendapatkan informasi dan penjelasan yang dibutuhkan.
       
Politisi Partai Golkar ini menilai kinerja Sekdaprov tidak maksimal. Ini terbukti dengan penyusunan program kerja SKPD di Pemprov setiap tahun tidak ada bedanya.
"Saya melihat semua program-programnya copy paste. Selama ini ternyata ada tawar menawar antar SKPD untuk beri anggaran dalam program kerjanya. Ini tentunya di bawah kendali Sekdaprov Jatim," ungkap Freddy. (rofik)

Post a Comment