Skip to main content

Bus Trans Surabaya Akan Beroperasi Pertengahan 2017

SURABAYA(Mediabidik) - Untuk meningkatkan pelayanan melalui sarana transportasi kepada masyarakat, Komisi C DPRD Surabaya dengan Bappeko Surabaya membahas soal rencana penerapan Bus Rapit Transit Model Bus (Trans Surabaya) dengan model Bus Low Floor di kawasan MERR (Jl. Ir H. Soekarno-Hatta sampai Jl. Kenjeran). Perkiraan beroperasinya sekitar pertengahan tahun 2017.

Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya menerangkan bahwa panjang rute (berangkat) sepanjang 10.58 km, dan panjang rute (kembali) sepanjang 11.49 km, sementara waktu tempuh (pulang-pergi) diperkitrakan 110 menit.

"Jam operasional 05.00 - 22.00 wib, dengan sistem Headway (menit) 20 menit. Dan jumlah armada yang disiapkan sebanyak 8 unit, dengan rincian 6 unit dioperasikan, sementara yang 2 unit untuk cadangan," ucapnya, Rabu (7/12/2016).

Hedway yang dimaksud adalah bus yang telah sampai di salah satu halte diharuskan berangkat menuju halte berikutnya dengan durasi 20 menit, yang kemudian posisinya digantikan oleh bus berikut, dan seterusnya.

Awey menjelaskan, ada tiga hal yang melatarbelakangi penerapan Bus Rapit Transit model Bus (Trans Surabaya) di kawasan MERR, antara lain:
1. Untuk mempermudah implementasi restrukturisasi angkutan umum maka diperlukan adanya pilot project.
2. Lokasi Merr dipilih karena lokasi baru dan belum ada rute angkutan umum yg melayani
3. Potensi pembangunan dikawasan baru ini

Politisi asal Parta Nasdem ini menjelaskan, bahwa penerapan Bus Rapit Transit model Bus (Trans Surabaya) di di kawasan MERR (Jl. Ir H. Soekarno-Hatta sampai Jl. Kenjeran), akan membawa dampak positip terhadap potensi kebangkitan perekonomian, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Dapat dilihat adanya sejumlah bangunan yang menunjukan kebangkitan disana, ada RSIA Kendangsari, RS Unair,  RS Haji, Kampus Unair, kampus ITS, Kampus Stikom, Kampus Dharma Cendika, Gedung Koni Surabaya, Galaxy Mall, Pusat Belanja Elektronik Hartono, sejumlah apartemen yg ada saat ini Gunawangsa MERR apartement, Bale Hinggil Apartement," terangnya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pembangunan, Awey berharap sistem pelayanan Trans Surabaya bisa dikelola secara manajemen transportasi modern, seperti halnya menggunakan mesin tiket, pengawasan melalui CCTV Room, penerapan pelayanan "by the service" oleh bus Trans Surabaya.

"Sehingga tidak perlu ngetem untuk tujuan mengangkut penumpang, karena sopir sudah dibayar berdasarkan jasa pelayanan, artinya berapa jam bekerja dan bukan dibayar berdasarkan jumlah penumpang," pintanya.

Namun demikian, Awey berharap agar anggaran yang dipakai untuk pembangunan Halte Bus Trans Surabaya ini tidak bersumber dari APBD, tetapi dari CSR.

"Dan ada baiknya pembangunan Halte juga tidak dibiayai dari APBD, namun bisa diambilkan dari CSR-nya para pemilik perusahaan, pengembang sepanjang jalan MERR ataupun perusahaan produk konsumer (consumer good) dengan kompensasi pemasangan iklan pd halte-halte tersebut," harapnya.                        

Tidak hanya itu, Awey juga mewanti-wanti kepada Pemkot Surabaya sebagai regulator pelaksanaan dan penerapan Bus Rapit Transit model Bus (Trans Surabaya) ini, untuk berhati-hati dalam penentuan titik halte.

"Penentuan titik halte ini sangat rawan dan sangat berpotensi terhadap munculnya prilaku KKN, karena akan sangat banyak pengembang atau pengusaha di kawasan MERR yang sangat berkepentingan dengan hal itu," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni