2017, Pemkot Ganti Lyn Dengan Bus Trans Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana pemkot Surabaya mencabut ijin trayek angkutan kota (Lyn) yang dianggap sebagai biang kemacetan dan akan diganti dengan Bus Trans Surabaya pada tahun 2017 mendatang.

Tidak seperti di Jakarta, jenis armada Bus Trans Surabaya nanti, lebih ramping, agar mempermudah menjangkau penumpang yang berada di pemukiman padat penduduk.

"Armada bus Trans nanti, besarnya mirip Alpard,terus low floor(lantai rendah), sehingga anak-anak dan orang tua bisa naik dengan mudah, karena tidak tinggi," jelas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini diruang kerjanya.

Tri Rismaharini mengatakan, trayek bus Trans Surabaya ini, nanti akan terkoneksi dengan Trem dan sarana angkutan massal lainnya, agar minta masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, bisa bangkit kembali.

"Trans Surabaya memang yang akan masuk kepemukiman warga dan nanti rutenya hanya sampai ke feeder-nya Trem atau park and ride. Makanya saya pilih armadanya yang kecil. beroperasinya akan dipilih trayek lyn yang siap dulu," imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, untuk pengemudi bus Trans Surabaya nanti, Pemkot akan merekrut para pengemudi lyn yang trayeknya di cabut. Mereka akan diberi gaji per-bulan.

"Kita nanti akan test psikologi dan ketangkasan mengemudi. Karena bus Trans Surabaya ini, di desain untuk tepat waktu dan tersedia 5 menit sekali serta nyaman, sehingga perlu ketrampilan mengemudi yang professional," jelas Walikota.

Rencananya Pemkot akan mendatangkan 25 armada bus Trans untuk operasi awal. Menurut Walikota, pengadaan armada bus Trans ini akan dibiayai oleh APBD kota Surabaya. "Pengelolanya nanti, Dinas Perhubungan, mungkin kita bentuk unit pelaksana Trans (UPT) Surabaya," cetus Risma panggilan akrab Walikota.

Untuk uji coba awal, bus Trans akan dioperasionalkan di kawasan Middle East Ring Road (MERR) sepanjang Jl. Ir. Soekarno hingga Kenjeran Kota Surabaya, sebagai pilot project implementasi restrukturisasi angkutan umum. "Lokasi MERR dipilih karena lokasinya baru dan belum ada rute angkutan umum. Padahal disana potensi pembangunannya cukup pesat," katanya.

Sementara untuk tempat pemberhentian bus Trans atau Halte, Pemkot memang akan melibatkan pihak swasta, agar lebih effektif dalam mengubah image masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau pengembang minta Halte Trans, saya akan beri, asal biaya sendiri, karena ini-lah tujuan saya untuk menarik minat warga agar tidak menggunakanenduduknya, malah semakin bagus. Rencananya sekarang ada 60 titik Halte bus Trans Surabaya," pungkas Risma.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog