Skip to main content

TI RBN Apresiasi Reformasi Birokrasi Pemkot Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Kunjungan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI RBN) Kamis (24/11) ke Surabaya, untuk menyampaikan apresiasi positif kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas berbagai inovasi yang telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua TI RBN, Prof Eko Prasojo setelah mendengarkan paparan dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini perihal pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem e-government dan berbagai pelayanan di Surabaya. "Sistem penanganan pengaduan nya juga sudah ada. Juga inovasi teknologi informasi dan berbagai pelayanan yang perlu ditangani secara langsung," ujar Prof Eko Prasojo.

Pertemuan tersebut digelar di ruang sidang wali kota di Balai Kota Surabaya, Kamis (24/11) sore. Selain Ketua TI RBN, hadir anggota TI RBN, Prof Siti Zuhro dan Prof Djohermansyah Djohan. Ikut hadir para akademisi, perwakilan pengusaha dan juga Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya. Serta para jurnalis.   

Menurut Eko Prasojo, hal terpenting ke depan nya adalah mereplikasi inovasi di Surabaya ke kabupaten/kota lain nya. "Tantangan ke depan adalah bagaimana agar inovasi ini juga bisa dilaksanakan di daerah lain. Serta menjamin nya agar tetap sustainable alias berkelanjutan," sambung dia.

Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Prof Siti Zuhro menambahkan, membicarakan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Sebab, harus ada niat dan juga keseriusan untuk mewujudkan nya. Menurutnya, tidak semua daerah mampu melakukan reformasi birokrasi dikarenakan tidak semua pemimpin daerah nya memiliki keinginan seperti hal nya di Surabaya.

"Tidak semua daerah mampu melakukan nya karena nawaitu nya tidak ada di sana. Kalau Bu Risma ini tidak sekadar basa-basi. Semua stake holder bisa merasakan sense of belonging terhadap kota," jelas nya.

Menurutnya, daerah tidak hanya perlu mencontoh inovasi di Surabaya untuk dikembangkan di daerahnya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaiama agar pemimpin di daerah mentransfer semangat kepemimpinan Bu Risma. "Dan yang perlu ditransfer dari Bu Risma itu karakter memimpinnya yang mengajak dan melayani," sambung dia.

Sebelumnya, wali kota memaparkan banyak hal perihal sistem e-government yang diterapkan Pemkot Surabaya dalam tata kelola pemerintahan, juga berbagai inovasi pelayanan di Surabaya. Semisal tentang pelayanan perizinan secara online, sistem pelaporan dari kecamatan dan juga laporan SKPD/dinas secara online. Juga tentang pengelolaan bencana yang diawali dengan manajemen pelaporan Command Center.

Kemudian, beberapa stake holder yang hadir menyampaikan testimoni nya. Termasuk apa saja keluhan yang dihadapi. Salah satunya Ketua DPD REI Jawa Timur, Totok Lucida yang menyampaikan perihal terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya di bidang perizinan. Menurutnya, terobosan itu ada dikarenakan adanya keberanian dari wali kota. Dan itu berimbas positif dalam hal perizinan. "Sayangnya, terobosan ini baru ada di Surabaya. Di tempat lain belum," ujarnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni