Skip to main content

Serius Kawal Infrastruktur Jalan, BPJS, Pendidikan & Bantuan UMKM

SURABAYA (Mediabidik) –  Infrastruktur jalan di perkotaan yang rusak akibat banjir yang terjadi di daerah Surabaya dan Sidoarjo perlu penanganan yang serius dari pemerintah setempat maupun Pemerintah Provinsi, pasalnya hujan yang terjadi akhit-akhir ini mengakibatkan meluapnya saluran sungai yang tak lancar  sehingga banyak jalan-jalan yang tergenang air .
       

Menurut Gatot Sutantra Wisnu Murti,SH Anggota DPRD Jatim  asal Partai Hanura meminta pemerintah baik di tingkat II maupun tingkat I melalui Dinas Pengairan lebih  serius melakukan pengerukan kali yang mengakibatkan banjir melanda.
     

" Seperti banjir yang terjadi didaerah Perumahan Citraland wilayah Surabaya Barat yang hampir menggenangi pemukiman kawasan perumahan mewah tersebut, kondisi banjir tersebut diakibatkan karena tidak lancarnya aliran got atau gorong-gorong," tegasPria yang akrab di sapa Pak Gatra ini.
         

Begitu pula persoalan Pendidikan yang menjadi problem di Dapil I, sering kali siswa masih dihadapkan persoalan pungutan keuangan yang di tekan dari pihak sekolah.
       

"Apalagi Pasca peralihan SMA/SMK saat ini dikelolah Provinsi, maka Dinas Pendidikan Jatim  harus awasi sekolah yang masih memungut pembayaran uang sekolah, karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk  sekolah gratis," terang Gatot Sutantra Ketua LKMK Keputih tersebut.
       

Sedangkan persoalan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan masyarakat konstituen yang ada di Dapil I khususnya masyarakat pinggiran, dirinya mendesak terhadap BPJS Kesehatan harus benar-benar komitmen sesuai misinya membantu masyarakat miskin ketika menderita suatu penyakit yang harus di rawat di rumah sakit, karena faktanya, sering kali ditemui pasien terlantar oleh pihak rumah sakit ketika menjadi pasien perserta BPJS
      

"Jangan mentang-mentang pasien BPJS tidak membayar, sehingga pihak rumah sakit  seenaknya memperlakukan pasien BPJS seperti anak tiri alias dibedakan dengan pasien umum (bukan peserta BPJS)," tegas Gatra saat di temui di ruang kerjanya.
        

Perlu diketahui, sumber daya manusia yang berada di dunia kesehatan, sering kali juga masih di jumpai tenaga para medis yang kurang mumpuni dalam menangani pasien, sehingga perawat yang membantu dokter dalam menangani pasien ternyata kerjanya kurang maksimal.
        

" Pihak Dinas Kesehatan Jawa Timur harus selektif terhadap para perawat yang masih menempuh pendidikan keperawatan, perlunya SDM bagi perawat  yang berkualitas, agar diharapkan bisa membantu kerja seorang dokter," tegas pria yang berawakan tinggi tegap ini.
         

Sementara itu terkait pemerintah yang mempunyai program membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya, seharusnya Bank Jatim yang ditugasi Pemerintah Provinsi untuk menyalurkan dana bantuan tersebut harus serius melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada dana bantuan untuk para UMKM dalam mengembangkan usahanya, karena sebenarnya masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
        

" Era MEA sangat ketat sehingga di butuhkan persaingan yang ketat, namun jika UMKM lokal tidak di support pemerintah melalui pinjaman, maka ditakutkan UMKM kita akan tergerus oleh produk asing yang notebene memiliki modal besar," jelasnya.
          

Maka itu, sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya masyarakat  untuk menyampaikan persoalan  yang dihadapi oleh warga, dirinya bertekat untuk terus berjuang dalam mendengar aspirasi yang sedang dialami oleh masyarakat." Saya akan serius mendesak pemerintah untuk menangani persoalan Infrastruktur sungai dan jalan, serta soal Pendidikan dan Kesehatan maupun bantuan bagi UMKM," tegas anggota komisi C DPRD Jatim ini. (rofik)
    

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni