Skip to main content

Perjuangkan Aspirasi Petani & Nelayan Agar Dapat Bantuan Sarana Prasarana

SURABAYA (Mediabidik) – Persoalan pertanian di berbagai daerah masih menjadi permasalahan yang klasik, utamanya masih sulitnya para petani desa ini mendapatkan pupuk dan minimnya alat-alat pertanian sebagai penunjang dalam mengarap lahan pertaniannya.
      

Sebab itu, Anggota DPRD Jatim Agus Maimun,SE, M.H.P merasa terpanggil hatinya untuk terus berjuang membantu masyarakat konstituennya dalam mendapatkan bantuan tersebut diatas, sebab persoalan pupuk bagi para petani sampai sekarang masih dirasa sangat sulit di dapatkan petani yang ada di pedesaan dengan harga murah.
       

Dicontohkan Agus Maimun, bahwa pada Petani Jagung saat ini ada persoalan yang harus di bantu karena tanah garapan di wilayah persil( milik perhutani) yang kita ketahui belum tercover oleh Pemerintah Provinsi karena tidak masuk hitungan dalam kelompok tani sehingga ini menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius.
       

" Petani penggarap dilingkungan tanah persil yang tergabung dalam kelompok petani di sana belum terakomodir dari pemerintah setempat, sehingga mereka kurang maksimal dalam menggarap lahan pertanian, ini menyebabkan hasil panen yang tidak diharapkan, " papar Agus maimun saat di temui di gedung DPRD Jatim.
        

Begitu pula kehidupan para nelayan yang ada di daerah Bojonegoro dan Tuban, menurut Anggota Komisi B DPRD Jatim yang menangani Perekonomian tersebut menegaskan bahwa juga ada persoalan bagi para nelayan, namun sudah tercover oleh pemerintah .
     

"Adanya pembangunan pelabuhan Tambat Labuh di wilayah sentra ikan sehingga menyebabkan masalah, misal cuaca yang tak menentu saat ini seperti akan terjadi air pasang maupun surut secara tiba-tiba di sekitar Tambat Labuh tersebut ," terang Agus Maimun. 
       

Politisi asal Partai Amanat Nasional ( PAN )ini menambahkan bahwa untuk koperasi bagi patani dan nelayan di sana di pandang masih belum merata, sebab dari pantauan ternyata koperasi disana ada yang hidup dan ada yang fakum alias mati.
        

" Seperti koperasi petani tebu yang banyak mengeluhkan gimana caranya menjadi anggota koperasi, itu karena pemerintah belum bisa menyentuh para petani tebu tradisional yang ada di daerah pelosok," tegasnya serius.
        

Begitu pula pada petani tembakau, masih terang agus Maimun, para petani disana masih banyak mengeluh agar pemerintah bisa menyanggah keluarganya, padahal ada program dari pemerintah terutama dinas terkait untuk memberikan tambahan pekerjaan yang mana bisa mensejahterakan kehidupan para petani tembakau, seperti memberikan pelatihan ketrampilan yang berbasis pada industri rumahan dengan mendirikan UMKM yang ada di lingkungan pedesaan, supaya ibu-ibu yang nganggur bisa membantu mancari tambahan untuk keluarga .
       

Selain itu persoalan masyarakat yang berada di daerah Bojonegoro terutama yang terpisahkan karena adanya sungai bengawan solo, yang menghubungkan dengan wilayah Tuban bisa tersambung, seringkali masyarakat di sana meminta adanya jembatan yang tersambung di wilayah tersebut, seperti Kanor, Burno, Maloh dan Trucuh yang selama ini mengandalkan alat transportasi dengan menggunakan perahu nambang.
        

"Pemerintah harus membangun  jembatan yang menghubungkan antara Rengel (Tuban ) dan Kanor (Bojonegoro) agar roda perekonomian bisa lancar ,karena masyarakat di sana sangat membutuhkan sekali ," pungkasnya. (rofik)
   
      

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni