Skip to main content

Peringati HKN ke 52, BPJS Wacth Beberkan Buruknya Pelayanan Kesehatan

SURABAYA (Mediabidik) - Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan di Jatim. Hal itu diungkapkan oleh BPJS Watch Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52.

Koordinator BPJS Watch Jawa Timur, Jamaludin mengatakan pihaknya mencatat rata-rata dalam satu bulan mendapat 50 pengaduan. Perinciannya sebanyak 45% merupakan pengaduan tentang pelayanan rumah sakit, lalu disusul pelayanan puskesmas, klinik, dan dokter yang sebanyak 25%. Kemudian disusul 20% pengaduan kepesertaan, dan 10 persen pengaduan pembayaran iuran dan denda  BPJS Kesehatan.

Tidak itu saja, angka kecelakaan kerja masih banyak sepanjang tahun 2015 tercatat 8.000 kasus atau rata-rata 22 per hari yang 70%. Itu  di dominasi kecelakaan kerja di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas saat berangkat atau pulang kerja.

"Kepesertaan  program JKN pada semester 1 Tahun 2016, ini baru  mencapai 23 Juta  dari 40 Juta penduduk. Jamkesda Provinsi Jawa Timur beserta 21 kabupaten dan kota di Jatim, ternyata  belum mengintegrasikan Jamkesda-nya kepada program JKN-KIS (jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat)," beber Jamaludin kemarin.

Adapun daerah tersebut adalah kabupaten Bojonegoro, Tuban, Kota Madiun, Kediri, Blitar, Nganjuk, Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan,  Banyuwangi. Selain itu, Bondowoso, Sampang, Bangkalan, Sumenep, Kota Mojokerto, kab Mojokerto, Jombang, Trenggalek dan  Sidoarjo.

Berkenaan dengan peringatan  Hari Kesehatan Nasional ini maka BPJS Watch Jawa Timur memberikan rekomendasi  Jatim Sehat  kepada Pemerintah Daerah di Jawa Timur beserta BPJS. Antara lain gubernur harus membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Jawa Timur. Provinsi dan Kab/Kota melakukan integrasi Jamkesda ke JKN-KIS. Selain itu mengalokasikan anggaran sektor  kesehatan minimal 10% dari total APBD di Hari Kesehatan Nasional.

Terkait masalah tersebut Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono hari ini. Senin (14/11) memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi kinerjanya selama 2016.
       

"BPJS Service Excellence tercapainya itu berdasar pada lima happy. Apakah dari kelima H itu sudah ada terpenuhi? Ini nanti akan kita evaluasi dalam pertemuan dengan BPJS Kesehatan," ungkap Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sabtu (12/11).
      

Diterangkan, lima happy tersebut adalah happy BPJS, happy patient, happy provider (rumah sakit, faskes), happy dokter, dan happy dinkes. "Nah, apakah sudah tercapai lima ini? Penilaian sementara yang happy saat ini baru BPJS, lainnya belum happy. Saya sudah tanya ke Dinkes, juga belum happy," tegas Agung.(pan)
       

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni