Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan di Jatim. Hal itu diungkapkan oleh BPJS Watch Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52.

Koordinator BPJS Watch Jawa Timur, Jamaludin mengatakan pihaknya mencatat rata-rata dalam satu bulan mendapat 50 pengaduan. Perinciannya sebanyak 45% merupakan pengaduan tentang pelayanan rumah sakit, lalu disusul pelayanan puskesmas, klinik, dan dokter yang sebanyak 25%. Kemudian disusul 20% pengaduan kepesertaan, dan 10 persen pengaduan pembayaran iuran dan denda  BPJS Kesehatan.

Tidak itu saja, angka kecelakaan kerja masih banyak sepanjang tahun 2015 tercatat 8.000 kasus atau rata-rata 22 per hari yang 70%. Itu  di dominasi kecelakaan kerja di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas saat berangkat atau pulang kerja.

"Kepesertaan  program JKN pada semester 1 Tahun 2016, ini baru  mencapai 23 Juta  dari 40 Juta penduduk. Jamkesda Provinsi Jawa Timur beserta 21 kabupaten dan kota di Jatim, ternyata  belum mengintegrasikan Jamkesda-nya kepada program JKN-KIS (jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat)," beber Jamaludin kemarin.

Adapun daerah tersebut adalah kabupaten Bojonegoro, Tuban, Kota Madiun, Kediri, Blitar, Nganjuk, Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan,  Banyuwangi. Selain itu, Bondowoso, Sampang, Bangkalan, Sumenep, Kota Mojokerto, kab Mojokerto, Jombang, Trenggalek dan  Sidoarjo.

Berkenaan dengan peringatan  Hari Kesehatan Nasional ini maka BPJS Watch Jawa Timur memberikan rekomendasi  Jatim Sehat  kepada Pemerintah Daerah di Jawa Timur beserta BPJS. Antara lain gubernur harus membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Jawa Timur. Provinsi dan Kab/Kota melakukan integrasi Jamkesda ke JKN-KIS. Selain itu mengalokasikan anggaran sektor  kesehatan minimal 10% dari total APBD di Hari Kesehatan Nasional.

Terkait masalah tersebut Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono hari ini. Senin (14/11) memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi kinerjanya selama 2016.
       

"BPJS Service Excellence tercapainya itu berdasar pada lima happy. Apakah dari kelima H itu sudah ada terpenuhi? Ini nanti akan kita evaluasi dalam pertemuan dengan BPJS Kesehatan," ungkap Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sabtu (12/11).
      

Diterangkan, lima happy tersebut adalah happy BPJS, happy patient, happy provider (rumah sakit, faskes), happy dokter, dan happy dinkes. "Nah, apakah sudah tercapai lima ini? Penilaian sementara yang happy saat ini baru BPJS, lainnya belum happy. Saya sudah tanya ke Dinkes, juga belum happy," tegas Agung.(pan)
       

Post a Comment