Skip to main content

Ketua Fraksi Handap Bersikap Pasif Soal Surat PAW Edi Rahmat

SURABAYA (Mediabidik) - Surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) yang dilayangkan Agus Santoso Sekertaris DPC Partai Hanura Surabaya  terhadap, Edi Rachmat Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya, ditanggapi secara dingin oleh Nanik Zulfiani.

Sebagai Ketua Fraksi gabungan Hanura, Nasdem dan PPP (Handap), Naniek memilih pasif. Nanik memilih menunggu surat tersebut sampai di meja kerjanya.
"Untuk saat ini saya belum bisa bersikap dan memberikan komentar apapun,"
Nanik Zulfiani, Rabu (23/11/2016).

Terkait pengajuan surat pergantian antar waktu, Nanik mengaku ada sejumlah pihak yang menuding jika surat tersebut berasal darinya. Namun Nanik telah membantahnya."Saya dituduh surat itu dari saya. Tapi sudah saya jelaskan datangnya surat dari DPC," urainya.

Untuk proses PAW, Nanik menjelaskan prosesnya tidak sesederhana itu. Pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu ke tingkat di atasnya seperti ke DPD dan DPP."Sekali lagi saya katakan, kita masih menunggu. Kalau di fraksi saya pastikan semuanya tetap solid," tegasnya.

Disinggung apakah pengajuan pergantian antar waktu yang dilakukan tanpa melibatkan fraksi telah melangkahi kewenangannya, Nanik menampik hal itu. Sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun, Ia tidak mempermasalahkannya.

"Pak Agus Santoso pernah menjadi ketua BK (Badan Kehormatan), mungkin beliau lebih tahu prosedurnya," elak politisi dari Partai Hanura ini.

Begitu juga soal keabsahan surat yang dikirimkan Agus Santoso ke Ketua DPRD Surabaya, menurutnya yang bisa menentukan sah tidaknya adalah DPD dan DPP."Yang jelas kita akan konsultasi dulu ke DPD dan DPP. Fraksi hanya menunggu sampai surat itu masuk," tukas anggota Komisi A ini.

Sebelumnya, DPC Partai Hanura telah mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Edi Rachmat. Surat tersebut, ditandatangani Ketua DPC Wishnu Wardhana dan Sekretaris Agus Santoso. Dalam surat yang dikirimkan ke Ketua DPRD Surabaya, Armuji itu, Edi Rachmat dituding tidak menjalankan tugasnya dan membangkang pada partai. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni