Skip to main content

Infrastruktur dan Pertanian Dapil IX Perlu Penanganan Serius

SURABAYA (Mediabidik) – Masalah Infrastruktur yang ada di daerah-daerah pinggiran terutama di kabupaten Bojonegoro masih banyak di temukan jalan yang rusak dan sepertinya tak di perhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah tingkat I, dari pantauan dilapangan ketika wakil rakyat yang satu ini melakukan blusukan dalam mendengar aspirasi masyarakat di daerah Bojonegoro, ternyata mayoritas mengeluhkan soal jalan-jalan yang rusak.
       

Khozanah Hidayati yang maju dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang yang terjadi di lapangan, disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki secara serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.
       

" Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah ) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur ," terang Khozanah Hidayati saat di temui di gedung DPRD Jatim Jln Indrapura –Surabaya.
      

Apalagi , masih terang Khozanah, pada saat musim hujan tiba, bisa dipastikan jalan di daerah sana akan becek, rusak dan berlubang sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah setempat untuk memperbaikinya karena  ini sangat di butuhkan masyarakat dan menjadi harapan warga.
        

Kemudian persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjai kelangkaan.
     

Lebih lanjut Khozanah menandaskan terhadap petani yang berada di daerah Perhutani yang tergabung dalam masyarakat petani daerah hutan yang tidak termasuk dalam kuota pengadaan bantuan pupuk.
      

" Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat, terutama petani daerah perhutani, keluhan pupuk masih menjadi dominan dalan persoalan, karena petani disana sangat sulit sekali mendapatkan pupuk sehingga sektor pertanian disana menjadi terganggu karena langkanya ketersediaan pupuk," jelas ibu muda ini.
     

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.
       

" Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antar Dinas PU Pengairan sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, " tegasnya.
        

Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang Pembangunan ini juga masih melihat  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah setempat dengan pihak BPWS untuk mengatur air kiriman dari sungai gajah mungkur tersebut supaya tak meluap ke area pertanian warga.(rofik)
        
     
      
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni