Fraksi PKS Jatim Dorong Pemprov Tingkatkan PAD dan Fokus Peralihan SMA/SMK

SURABAYA (Mediabidik) – Meskipun Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jatim tahun anggaran 2017 menjadi Perda. Namun ada dua hal yang menjadi catatan penting yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Provinsi jawa Timur

Seperti kita ketahui bahwa dalam pembahasan APBD tahun 2017 struktur anggaran yang telah dibahas oleh Pemprov dan DPRD Jatim ini menghasilkan kerangka anggaran APBD 2017 yaitu pendapat daerah sebesar Rp. 27.781.544.750.123 Triliun. Sedangkan belanja daerah Rp. 28.088.211.416.789 Triliun.

Melalui juru bicara Fraksi PKS DPRD Ir.H.Artono mengatakan fraksi PKS dapat menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 menjadi Perda. Akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Adapun Catatan pertama guna meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) provinsi Jatim, yaitu Pemprov didorong mengoptimalkan sumber penerimaan melalui kegiatan penghimpunan data objek dan subyek pajak daerah, serta retribusi daerah. Penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak, dan retribusi pajak serta pengawasan penyetorannya.

"Fraksi PKS sangat sepakat, mengingat sumber - sumber penerimaan daerah yang terbatas (limitative), maka program intensifikasi penerimaan daerah perlu untuk terus dijalankan secara optimal,"ujar Artono saat Paripurna tentang pengesahan APBD tahun 2017.

Selanjutnya catatan Kedua dimana besarannya APBD 2017 yang digunakan untuk peralihan SMA/SMK ke provinsi Jatim. Fraksi PKS berharap kepada pemprov Jatim untuk peralihan SMA/SMK tetap kondusif dan tidak terjadi gejolak, karena banyak orang tua siswa di daerah yang mengkhawatirkan dengan peralihan tersebut.

"Kami berharap kedepannya baik secara personal maupun kelembagaan kepada DPRD dan elemen masyarakat lainnya untuk menjalankan fungsi budgeting dan control - budgeting secara ketat dan optimal agar semua anggaran dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya oleh saudara - saudara kita yang berada dibawah garis kemiskinan," papar Artono yang duduk di Komisi E tersebut.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog