Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) – Meskipun Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jatim tahun anggaran 2017 menjadi Perda. Namun ada  dua hal yang menjadi catatan penting yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Provinsi jawa Timur
      

Seperti kita ketahui bahwa dalam pembahasan APBD  tahun 2017 struktur anggaran yang telah dibahas oleh Pemprov dan DPRD Jatim ini menghasilkan kerangka anggaran APBD 2017 yaitu pendapat daerah sebesar Rp. 27.781.544.750.123 Triliun. Sedangkan belanja daerah Rp. 28.088.211.416.789 Triliun.
     

Melalui juru bicara Fraksi PKS DPRD  Ir.H.Artono mengatakan fraksi PKS dapat menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 menjadi Perda. Akan tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
      

Adapun Catatan pertama guna meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) provinsi Jatim, yaitu Pemprov didorong mengoptimalkan sumber penerimaan melalui kegiatan penghimpunan data objek dan subyek pajak daerah, serta retribusi daerah. Penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak, dan retribusi pajak serta pengawasan penyetorannya.
      

"Fraksi PKS sangat sepakat, mengingat sumber - sumber penerimaan daerah yang terbatas (limitative), maka program intensifikasi penerimaan daerah perlu untuk terus dijalankan secara optimal,"ujar Artono saat Paripurna tentang pengesahan APBD tahun 2017.
        

Selanjutnya catatan Kedua dimana besarannya APBD 2017 yang digunakan untuk peralihan SMA/SMK ke provinsi Jatim. Fraksi PKS berharap kepada pemprov Jatim untuk peralihan SMA/SMK tetap kondusif dan tidak terjadi gejolak, karena banyak orang tua siswa di daerah yang mengkhawatirkan dengan peralihan tersebut.
      

"Kami berharap kedepannya baik secara personal maupun kelembagaan kepada DPRD dan elemen masyarakat lainnya untuk menjalankan fungsi budgeting dan control - budgeting secara ketat dan optimal agar semua anggaran dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya oleh saudara - saudara kita yang berada dibawah garis kemiskinan," papar Artono yang duduk di Komisi E tersebut.(rofik)

Post a Comment