F-PDIP DPRD Jatim Minta Pemerintah Hidupkan Mapel Sejarah Bangsa

SURABAYA (Mediabidik) – Semakin banyaknya generasi bangsa yang saat ini kurang memahami arti dari pancasila dikarenakan mata pelajaran yang dulu pernah ada yaitu mata pelajaran PMP dan Sejarah kini tidak ada lagi di ajarkan di sekolah, karena itu guna menjaga nilai pancasila agar tidak luntur digenerasi penerus bangsa maupun ditengah masyarakat F-PDIP DPRD Jatim mungusulkan agar menghidupkan kembali pelajaran sejarah pancasila, atau tentang pelajaran moral Pancasila yang kini diganti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas.

Sri Untari Anggota DPRD Jatim mengatakan bahwa Pancasila merupakan ektrasi dari kaum islam dan kebangsaan yang dapat menyatukan dan mempertahankan kemajemukan Indonesia. Namun saat ini makin luntur pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kurangnya dan hilangnya pelajaran sejarah tentang pancasila saat ini membuat masyarakat tidak memahami tentang pancasila, sehingga membuat paham radikalisme gampang masuk di Indonesia," terang Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim usai acara reses dengan 1000 kader PDIP se Kab/Kota malang , Minggu (27/11).

Terkait langkah selanjutnya untuk menghidupkan kembali pelajaran tentang Pancasila ini, pertama pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini ke Komisi E DPRD Jatim untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat yaitu mendikbud agar menghidupkan kembali nilai pancasila mulai SD hingga SMA.

Kemudian pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan tokoh kecamatan, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan nilai pancasila. bahkan kalau perlu pihaknya sowan dan menggadeng TNI/Polri untuk memahami nilai - nilai pancasila tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut meminta kepada pemerintah membuat rumusan resmi dan perjalanan sejarah tentang penetepan hari pancasila ini, agar masyarakat mulai tingkat bawah hingga elit politik dinegara Indonesia bisa memahami tentang pancasila.

"Dengan adanya perumusan perjalanan tentang sejarah Pancasila diharapkan nilai pancasila dimasyarakat tidak berkurang dan penetapan hari pancasila harus kita amin menjadi keimanan politik di Indonesia,"ujar politisi cantik asli kelahiran Malang tersebut. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog