Skip to main content

Rekrutmen Direksi 3 BUMD Milik Pemkot Surabaya Bermasalah

SURABAYA (Mediabidik) - Rekrutmen  direksi BUMD milik Pemkot Surabaya, banyak bermasalah. Dari 5 perusahaan daerah yang melakukan rekrutmen, ada  3 perusahaan plat merah yang sampai sekarang belum tuntas.

Perusahaan tersebut adalah PD Pasar Surya yang rekrutmen direksi dihentikan karena menunggu seleksi badan pengawas. Sedangkan calon direksi PDAM Surya Sembada ditolak Wali Kota Tri Rismaharini karena dianggap tidak comfatabel. Dan calon direksi dan komisaris BPR Artha Surya  Utama mengundurkan diri.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Kota Surabaya Khalid mengakui adanya 3 BUMD yang bermasalah dalam rekrutmen. Untuk itu pihaknya akan melaporkan persoalan ini Wali Kota Tri Rismaharini. "Kami berharap dalam tahun ini, rekrutmen bisa segera tuntas," cetusnya.

Soal BUMD lainnya,ia menyatakan tidak ada masalah. Seperti Perusahaan Daerah Taman Satwa dan Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) sudah ditunjuk dirut yang baru oleh wali kota  dan sekarang tinggal pelantikan. Demikian juga dengan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) sudah beres rekrutmennya.

"Untuk perusahaan daerah yang sudah beres rekrutmen direksinya, tinggal menunggu pelantikan. Kemungkinan akan dilakukan  setelah perda organisasi perangkat daerah disahkan DPRD Surabaya," jelasnya.

Sedangkan Komisi B DPRD Surabaya  akan memanggil sejumlah BUMD dan bagian perekonomian  terkait dengan banyaknya rekrtutmen direksi yang kunjung tuntas. Padahal kondisi ini akan berdampak pada kinerja perusahaan tersebut  karena tidak ada kebijakan strategis yang diambil.
"Kami berharap persoalan ini segera tuntas karena bisa mengganggu roda perusahaan. Paling tidak tahun ini sudah ada direktur definitive yang terpilih," katanya.

Ia menambahkan akibat tidak jelasnya rekrutmen di PDAM,  kemungkinan akan diperpanjang lagi Direktur Distribusi Sunarno menjadi Plt Dirut PDAM.

"Masak Sunarno akan diperpanjang ketiga kalinya karena Oktober ini sudah habis jabatannya sebagai plt dirut," katanya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni