SURABAYA (Mediabidik) - Harga singkong di Indonesia mengalami kemerosotan, saat ini di pabrik menerima harga singkong Rp750/Kg, sedangkan harga di tingkat petani berkisar Rp500/Kg dan ini tidak wajar, mengingat harga singkong di atas Rp1200. Dipastikan ribuan petani singkong, termasuk di Jatim, mengalami kerugian cukup banyak.
Hal ini disampaikan salah satu Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian. JapanYusuf Rohana Anggota Komisi B DPRD Jatim menilai persoalan ini segera diselesaikan. Pemerintah harus duduk bersama dengan para petani untuk mencari solusi terkait persoalan harga singkong. Ia juga meminta agar pemerintah tidak terlalu banyak mengeluarkan izin impor tepung tapioka.
"Nasib petani singkong ini mirip dengan nasib petani tembakau, sebenarnya di Jawa Timur ini potensi singkong sangat banyak. Terutama di daerah yang sulit ditanami tanaman lain. Singkong relatif lebih muda perawatannya," kata politisi asa PKS ini saat di temui di ruang kerjanya, Senin (17/10)
Namun Ketua Fraksi PKS ini menyayangkan kualitas singkong dalam negeri memang kurang baik. Ada keluhan dari kalangan industri, singkong dari masyarakat ini kualitasnya tidak seusuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
"Singkong tidak sesuai dengan spek yang butuhkan industri. Kadar patinya itu kurang, sehingga indutri tidak bisa menerima supply singkong masyarakat, kecuali yang pola tanamnya seperti yang diinginkan, jenis singkongnya yang bisa diolah jadi tapioka," terangnya.
Yusuf Rohana menegaskan, untuk pihaknya akan menanyakan persoalan ini kepada pihak terkait. Supaya pemerintah melakukan pendampingan terhadap para petani singkong ini dengan diadakan pelatihan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas singkong sehingga memenuhi standar industri agar bisa diolah menjadi tepung tapioka.
"Selama ini masyarakat tidak berfikir sampai ke situ (untuk memenuhi kebutuhan industri). Mereka (petani) menanamnya pun alakadarnya. Ini perlu pengertian semua pihak. Swasta harus menyesuaikan dengan kondisi kualitas singkong masyarakat, tetap diserap dengan harga yang wajar. Kami juga akan konsultasi ke pemerintah pusat agar jangan banyak mengeluarkan izin impor. Jangan sampai masyarakat semakin jatuh perekonomiannya," pungkasnya. (rofik)
Comments
Post a Comment