Komisi D Jatim Ajak Gubernur Minta ke Pusat Agar Jembatan Timbang di kelolah Provinsi

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi D DPRD Jatim ajak Gubernur Jatim Soekarwo untuk meminta ke Pemerintah Pusat agar Jembatan timbang di kelolah oleh Provinsi, pasalnya jembatan timbang akan diambil alih Pemerintah Pusat sesuai UU No 23 Tahun 2014 per Oktober 2016, sehingga hal ini mendapat kritikan dari eksekutif maupun legislatif.

Achmad Heri Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menegaskan jika Komisi D bersama Gubernur telah menyurati Menteri Perhubungan agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kembali ke Jatim.

"Dalam waktu dekat Komisi D dan Gubernur Jatim telah menyurati surat ke Menhub agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kepada Jatim dengan alasan semua infrastruktur telah dimiliki Jatim termasuk penghargaan," terang Ahmad Hery yang juga Ketua Bapperda DPRD Jatim tersebut.

Selain itu, saat ini sistem yang digunakan sudah komputerisasi dan online, ternyata selama dikelolah Jatim mampu meraih penghargaan tingkat nasional.

"Dengan sejumlah pertimbangan inilah, Jatim berharap pengelolaan jembatan timbang dikembalikan ke Jatim lagi. Mengingat diseluruh jembatan timbang bisa dimonitor langsung ke server pusat tepatnya di Kantor Dishub LLAJ Jatim, maka otomatis pungli tidak ada," terang Ahmad Hery saat di temui di ruang kerjanya, Senin (24/10).

Politisi asal Fraksi Nasdem ini menambahkan jika pengelolaan jembatan timbang tidak semata-mata untuk meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi lebih pada mempertahankan dan menjaga infrastruktur yang ada. Pasalnya, dengan mobil angkutan yang bermuatan melebihi tonase tentunya akan merusak infrastruktur yang memang untuk pebaikannya membutuhkan anggaran yang cukup besar.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog