Skip to main content

Ketua DPP LDII Akui Anggotanya Jadi Korban Dimas Kanjeng Taat Pribadi

SURABAYA (Mediabidik) - Korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ternyata bukan hanya dari masyarakat biasa saja. Bahkan ormas Islam seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengakui dua anggotanya pernah menjadi korban penipuan Dimas Kanjeng.
        
Ketua DPP LDII, Chriswanto Santoso mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti jumlah kerugian anggotanya yang tertipu Dimas Kanjeng. " Yang jelas anggotanya menjadi korban karena masalah ekonomi, saya mendapatkan laporannya seperti itu, tapi jumlahnya masih belum tahu pasti," kata Chriswanto saat  jumpa pers  jelang  Munas LDII,  di kantor DPW LDII Jatim.
        
Chriswanto menambahkan, mereka tergiur iming-iming Dimas Kanjeng yang dapat menggandakan uang dengan cepat, karena motif ekonomi. "Jadi bukan karena alasan agama, karena Dimas Kanjeng itu tidak bisa baca Al Qur'an," ujar Chriswanto.
        
Anggota dewan pakar MUI Jatim tersebut tidak dapat memberi fatwa apakah Dimas Kanjeng sesat atau tidak. Mengingat fatwa sesat atau tidak adalah domain ketua MUI. Hanya saja persoalan ini akan dibawa ke Munas LDII pada 8-10 November 2016 di Jakarta.
         
Chriswanto pesimis bahwa korban paling banyak dari kalangan cedekiawan dan orang mampu. Namun mayoritas korban penipuan dengan iming-iming cepat memiliki uang banyak adalah masyarakat menengah ke bawah.
       
"Kalau orang menengah keatas dan cendekiawan saya nilai sedikit menjadi korban. Itupun tidaklah berpengaruh, karena masih memiliki suport lainnya yang dimilikinya," ucapnya.
        
Mantan ketua DPW LDII Jatim tersebut mengakui selama ini penipuan selalu menggunakan kedok agama agar mudah dipercaya. Maka untuk menangkal akan lahirnya korban penipuan kembali, diperlukan rasionalisasi agama dan ekonomi.
        
"Persoalannya adalah masyarakat ingin mendapatkan ekonomi, namun dengan cara irasional. Maka fundamental ekonomi masyarakat harus dibangun, "pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni