Skip to main content

DPRD Jatim Minta Pemprov Perbanyak Waduk, Embung Atasi Banjir Sampang

SURABAYA (Mediabidik) - Wilayah yang  sering menjadi langganan banjir, selain dikarenakan letak geografis posisi Sampang tiga meter dibawah permukaan laut, infrastruktur penyerapan air di sampang juga sangat minim, untuk itu DPRD Jatim mendesak pembangunan penyerapan air dan perbanyak embung atasi banjir di Sampang.
  
Anggota Komisi E DPRD Jatim Badrut Tamam menegaskan banjir yang terjadi di Sampang tidak akan tuntas tanpa ada pembangunan infrastruktur untuk penyerapan air seperti Waduk, Embung dan Sudetan.
   
Politisi asal Madura ini menegaskan, pembangunan infrastruktur di sampang ini tidak bisa dituntaskan hanya dalam waktu satu tahun, untuk itu penganggarannya pun dengan sistem multiyears, setiap tahun dialokasikan sampai tuntas pembangunannya.
   
Ditegaskan Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini bahwa  untuk menyelesaikkan banjir di Sampang tidak hanya dengan pompa air. Pasalnya, sebagai daerah rendah dibawah permukaan laut, maka dibutuhkan waduk atau embung untuk menampung limpahan air.

Sementara saat ini Waduk Nipah tidak bisa menampung limpahan air baik dari curah hujan hingga luapan air laut. Karena itu dibutuhkan pembangunan waduk. Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi banjir di Sampang.
  
"Memang untuk PAPBD 2016 ini hanya dialokasikan Rp50 miliar. Namun demikian kami berharap pada RAPBD 2017 nanti diusulkan pembangunan waduk untuk Sampang. Dengan begitu banjir tahunan yang menimpa Sampang segera disudahi," tegas Badrut Tamam saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (12/10). (rofik)
   

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni