Skip to main content

Dirut KBS Tolak Perintah Walikota

SURABAYA (Mediabidik) - Tindakan arogan kepala keamanan Kebun Binatang Surabaya (KBS) menghalangi tugas dua orang pegawai Humas Pemkot Surabaya yang bernama Suyadi dan FX Ratno, Senin (3/10) saat mendapat tugas dokumentasikan kandang dan satwa yang ada di KBS Surabaya, penolakan tersebut atas perintah Aschta Nita Boestami Direktur Utama perusahaan Daerah Taman Satwa(PDTS), ironisnya tugas dokumentasi tersebut perintah langsung dari Walikota Surabaya.

" Saat kita mau masuk KBS kita dilarang oleh kepala keamanan, padahal saya sudah bilang dari Humas Pemkot Surabaya. Tapi tetap dilarang, katanya harus menggunakan surat tugas resmi, karena itu perintah langsung dari Dirut," terang Ratno, Senin (3/10).

Lanjut Ratno," Kita kalau mau masuk harus bikin surat resmi, saat akan pulang, kita dipanggil lagi sama kepala keamanan, katanya dirutnya sudah datang, tapi dia (Aschta) tetap tidak mau nemui, terpaksa kita pulang," pungkasnya.

Diwaktu bersamaan Kabag Humas Pemkot Surabaya M.Fikser menyayangkan atas tindakan arogansi tersebut, padahal mereka mengambil gambar kandang dan satwa atas perintah walikota untuk dokumentasi." Saya barusan tau soal itu. Dari laporan pak Edi, tidak seharusnya mereka (pihak KBS) berbuat seperti itu, karena itu tugas dari bu wali langsung, "tegasnya, Senin (3/10).

Lanjut Fikser," Mungkin ini juga salah saya, karena belum kordinasi dengan mereka (red-KBS) sebelumnya, coba nanti saya takordinasi dengan bu Aschta."tandasnya.

Sikap arogansi Kepala Keamanan PDTS KBS sangat disayangkan semua pihak, pasalnya Kebun Binatang Surabaya (KBS) merupakan perusahaan BUMD milik pemkot Surabaya, dibawah naungan Walikota Surabaya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni