Dewan Jatim Tolak Masuknya Daging Impor Asal India

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana masuknya daging kerbau impor dari india ke Jawa Timur mendapat kritikan dari kalangan DPRD Jatim, pasalnya menanggapi sebaran daging kerbau impor yang berasal dari India, komisi B berencana melakukan pemanggilan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna mendapat penjelasan mengenai hal tersebut.

Dr.H.M.Noer Soetjipto,SP,SE,MM Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan serta Biro Ekonomi.

" Komisi B akan meminta penjelasan terkait daging impor yang diduga kerbau asal India tersebut dan hal ini Sudah kami agendakan pemanggilan mereka pada akhir Oktober akan kami undang," ujar Soetjipto di ruang Fraksi Gerindra, Senin (17/10).

Di tegaskan pria yang akrab di panggil Pak Cip tersebut bahwa hearing akan membahas diantaranya tentang muasal perijinan masuknya daging impor, ini dari Pemerintah Pusat ataukah dari Pemerintah Provinsi. Jika dari Pemerintah Provinsi hal tersebut belum diperlukan. Pasalnya, saat ini daging sapi di Jatim masih mengalami surplus.

Selain itu, anggota dewan juga akan meminta keterangan mengenai kuota daging yang masuk. Sebab, jika terlalu banyak dibanjiri, bukan tidak mungkin bisa merusak harga daging sapi. "Kami juga akan meminta titik sebaran dari daging impor diduga dari India itu. Kemana saja. Adakah masuk pasar tradisional ataukah ke industri," ucapnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini melihat temuan daging impor ini dari beberapa aspek. Seperti kesehatan hewan yang diduga kerbau tersebut termasuk dari segi kesehatan gigi dan mulut, tidak hanya itu, masuknya daging impor tersebut memberikan manfaat atau tidak

Seperti diketahui Sebelumnya, Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur menemukan daging impor yang diduga berasal dari India bebas beredar di pasaran. Harganya yang lebih murah, yakni Rp 60 ribu dibanding daging sapi, membuat khawatir sejumlah pihak. Asosiasi pedagang daging sapi ini juga mempertanyakan masalah penyakit hewan di daging impor tersebut. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog