Skip to main content

Dewan Jatim Nilai Madura Belum Layak Jadi Provinsi

SURABAYA (Mediabidik) - Keinginan pimpinan empat bupati Madura untuk membentuk Provinsi Madura tampaknya akan sulit terealisasi jika masalah kesejahteraan masyarakat Madura tidak dipikirkan. Hal ini diungkapkan oleh anggota komisi A DPRD Jatim Saifuddin Asmoro saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/10).
      

Politisi asal Bangkalan Madura ini mengatakan pada prinsipnya secara pribadi dirinya setuju Madura sebagai Provinsi, namun persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu.

"APBD empat kabupaten Madura kalau digabung tentunya belum cukup untuk sebuah Provinsi. Apalagi pendidikan bagi masyarakat di Madura masih di bawah. Terlebih lagi syarat untuk menjadi Provinsi itu harus ada 5 daerah pemekaran. Sedangkan Madura hanya bisa dibagi 4 daerah saja,"jelas politisi asal partai Gerindra ini.
       

Saifudin Asmoro justru menyebut beberapa pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan Madura untuk kepentingan sesaat."Mereka hanya menimbulkan wacana-wacana saja. Tapi tak pernah direalisasikan. Mereka-mereka yang mengaku sebagai tokoh-tokoh Madura yang menyuarakan Provinsi Madura hanyalah berwacana saja. Coba cek dan turun ke lapangan bagaimana kondisi masyarakat Madura sesungguhnya. Janganlah membuat wacana yang mengarah untuk kepentingan tertentu,"jelasnya.
       

Soal pertemuan para empat kepala daerah yang akan membentuk Provinsi Madura, Saifudin Asmoro memastikan para kepala daerah tersebut hanya dimanfaatkan tokoh-tokoh Madura yang tak tahu kondisi masyarakat Madura.
"Coba itu bupati Bangkalan tak hadir cuma diwakili wabupnya. Sampang begitu juga yang diwakili asistennya saja. Ini berarti belum mewakili kesepakatan kepala daerah. Tak mudah membuat provinsi,"imbuhnya.
       

Ditambahkan oleh Saifudin Asmoro, seharusnya saat ini para pencetus atau tokoh Madura yang menginginkan Madura menjadi Provinsi, memikirkan masyarakat Madura untuk bisa maju dan meningkat perekonomiaanya terutama tingkat pendidikannya. (rofik)
 

 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni