Skip to main content

Komisi C Dukung Pemprov Jatim Bentuk BLUD di Beberapa Instansi

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi C DPRD Jatim yang membidangi Keuangan mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan beberapa Instansi di lingkup Pemprov Jatim, menjadi Badan Layanan Umun Daerah (BLUD). Perihal ini disampaikan Anik Maslacha politisi asal Partai Fraksi PKB .
      
Menurut Anggota Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslacha mengaku sangat mendukung jika beberapa instansi jadi BLUD. Dengan begitu tidak membebani APBD dalam kondisi keuangan yang belum kondusif. Namun terlepas itu semua, PAD Jatim akan terimbas, dimana PAD Jatim otomatis akan mengalami penurunan.
   
"Kalau dewan hanya melihat keuntungannya saja. Kalau kedepan bisa jadi BLUD maka kami akan mendukung penuh. Tapi sebaliknya jika tidak tentunya kami menolak," ucapnya saat di temui di ruang kerjanya ,Senin (26/9).
       
Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo usai hadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim Senin ( 26/9) mengatakan, hal ini dilakukan guna   mengantisipasi anggaran yang dalam APBD 2017 Jatim diprediksikan mengalami penurunan, Gubernur Jatim, Soekarwo akhirnya membuat sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk beberapa instansi dilingkup Pemprov Jatim selain Rumah Sakit milik Pemprov Jatim. Diantaranya Badiklat yang rencananya diusulkan saat pembahasan KUA PPAS.
   
"Ini masih dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan dewan. Gagasan ini dibuat untuk mengantisipasi adanya defisit anggaran akibat kondisi ekonomi yang belum pulih,"tegas pakde Karwo
   
Ditambahkannya, dengan model BLUD, instansi tersebut dapat menghasilkan anggaran sendiri dan mampu membiayai sendiri. Dengan begitu untuk menopang kerja mereka tanpa harus membebani APBD. Paling mereka hanya sebatas melaporkan kinerjanya saja.
   
Tidak menutup kemungkinan, tambah Pakde yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian jika mampu menghasilkan keuangan sendiri bisa nantinya menjadi BLUD. Tapi yang terpenting dibahas dulu sampai detail termasuk untung ruginya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni