Skip to main content

Diduga Ada Keterlibatan Bawas Dalam Korupsi PD Pasar Surya

SURABAYA (Mediabidik) – Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya, Baktiono meminta Badan Pengawas(Bawas) Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) bekerja maksimal mengawasi kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya PD Pasar Surya.

Pernyataan ini menyikapi, mencuatnya kasus penggelapan dana setoran retribusi dan iuran bulanan sejumlah Pasar yang dilakukan oleh beberapa Kepala Pasar dan Karyawan PD Pasar Surya.

"Disana ada yang dinamakan Bawas. Bawas itu juga harus melakukan pengawasan kinerja PD Pasar. Kalau Bawas tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal, maka DPRD akan turun tangan," tegas Baktiono, Selasa(13/9/2016).

Kasus penggelapan dana itu, menurut Baktiono sudah masuk ke ranah hukum, sehingga perlu penanganan melalui lembaga hukum. Mengingat keberadaan pasar menjadi perhatian masyarakat.   

"Kalau ada penyimpangan secara hukum, harus diselesaikan secara hukum, jangan dibiarkan. Saya kuatir kasus penyelewengan anggaran perusahaan ini mempengaruhi kinerja dan pelayanan PD Pasar," tegasnya.

Baktiono menambahkan, Kasus pengelapan dana pasar ini, sudah di sikapi dengan tindakan tegas oleh jajaran Direksi PD Pasar Surya, yaitu memecat 4 Kepala Pasar dan 3 Karyawan Pasar. Ia mengaku heran, dalam kasus ini, Bawas tak berkomentar dan bertindak. "Ada penyelewengan ditindak secara internal. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Bawas terlibat atau tidak," ungkapnya.

Sejumlah sumber membeberkan, bahwa penggelapan dana setoran retribusi pasar dan iuran bulanan itu, pelakunya terus bertambah. Bahkan Kepala Pasar yang "ngemplang" uang PD Pasar Surya, jumlahnya sebanyak 12 orang. Namun saat di konfirmasi, Baktiono tak berani berspekulasi atas dugaan tersebut.  

"Untuk mencari bukti tidak mudah, bahkan kita sangat menghargai atas munculnya kasus seperti itu. Dalam hal ini kita harus mengawasi semua pihak, termasuk di kalangan DPRD sendiri. Masyarakat juga dipersilahkan melaporkan ke lembaga manapun, jika menemukan penyimpangan anggaran," cetus politisi asal PDIP ini.

Sementara itu, tak jauh berbeda dengan pernyataan Achmad Zakaria Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya lainnya dari Fraksi PKS.

"Jika inspektorat turun tangan saya sangat setuju. Karena inspektorat bisa mendampingi langsung Satuan Pengendali Internal(SPI) PD Pasar Surya untuk mengusut kasus itu hingga ke tingkat managemen paling atas. Jadi ngak hanya para kepala pasar saja. Ini harus diusut tuntas terutama dugaan unsur kesengajan, adanya keterlibatan atau pembiaran," jelas Zakaria.

Zakaria menambahkan, Sampai saat ini penindakan hanya kepada kepala pasar saja. Sedangkan untuk manageman masih dibiarkan. Padahal seharusnya minimal ada pe-disiplin-an di ranah managemen terkait adanya kecolongan tersebut. Sedangkan SPI tidak bisa melakukan evaluasi ke manageman, maka Inspektorat yang harus turun langsung.

"Inspektorat yang berhak karena langsung dari Pemkot. Nah seharusnya Inspektorat berkolaborasi dengan Bawas PD Pasar Surya. Tapi Bawas harus berbenah dulu terutama soal rangkap jabatan orang yang sama di tiga Badan Pengawas BUMD milik Pemkot Surabaya," ujar Zakaria. (pan)

 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni