Skip to main content

Untuk Meningkatkan PAD 2016, Komisi C Jatim Berencana Merger Tiga BUMD

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi C DPRD Jatim yang membidangi Keuangan  akan melakukan evaluasi terhadap kinerja atau core bussines (BUMD) Badan usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini dilakukan karena target capaian deviden BUMD untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 mengalami koreksi (penurunan).
         
Di temui usai Hearing dengan beberapa BUMD Jatim, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq  mengatakan dalam APBD murni, target PAD dari 12 BUMD milik Pemprov Jatim sebanyak Rp.365.628.523 milliar Namun dalam P-APBD dikoreksi menjadi Rp.363.056.341.058 milliar atau berkurang sekitar Rp.2.572.528.465 milliar.
            
Menurut  pria yang akan  maju Pikada Lumajang ini bahwa kendati deviden yang disetorkan ke PAD menurun sedikit. Tapi rata-rata kinerja BUMD Jatim meningkat. Diantaranya, PDAB, PT Bank Jatim, PT BPR UMKM, PT PJU, PT Jamkrida dan PT Askrida.
         
Lebih lanjut Thoriq menambahkan untuk  BUMD yang kinerjanya turun adalah PT PWU dan PT SIER. Dimana target deviden PT PWU 2016 turun drastis dari Rp.4.567.000.000 milliar menjadi Rp.1.800.000.000 milliar Sedangkan PT SIER dari target Rp.8 miliar turun menjadi Rp.7 miliar.
            
Politisi asal F-PKB  ini juga tidak memungkiri ada sejumlah BUMD Jatim yang merugi sehingga setoran deviden PAD nol (kosong). Diantaranya, PT JNU/PT.JIM, PT JPU/ PT JMU dan PT JKU.   
      
"Ketiga BUMD itu akan kita evaluasi untuk penataan ulang core bussines bahkan kalau perlu dimarger supaya lebih produktif dan profit," ungkapnya, Selasa (23/8)
            
Untuk diketahui Secara umum kinerja BUMD Jatim sudah membaik. Khusus untuk BUMD yang merugi kami sepakat minta Biro Perekonomian mencari solusi kenapa mereka tidak bisa profit atau tak bisa bekerja. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni