Skip to main content

Komisi C Soroti Pengadaan PJU

Sudirjo anggota komisi C surabaya
SURABAYA (Mediabidik) - Sejumlah Anggota Komisi C DPRD Surabaya mengeluhkan Kinerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya. Terutama terkait pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Anggota Komisi C Sudirjo menuturkan, terdapat beberapa wilayah di Surabaya yang penerangan jalannya masih minim. Sebut saja wilayah Semampir, Bogangin dan Karang Pilang."Surabaya tidak hanya pusat kota. Jika pusat kota terus dipercantik, mestinya untuk wilayah pinggiran seperti penerangan jalannya juga di perhatikan," kritik Sudirjo, Senin (8/8/2016).

Menurut Sudirjo, kondisi di wilayah pinggiran berbanding terbalik dengan di tengah kota. Sudirjo kemudian membandingkan Jalan Tunjungan yang terus dipercantik."Di wilayah pinggiran penerangan jalan umumnya saja masih minim. Sedangkan di Tunjungan terus saja dibangun," sesalnya.

Pengadaan PJU di wilayah pinggiran semestinya menjadi prioritas dari DKP. Salah satu tujuannya untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut."Daerah yang saya sebutkan tadi itu rawan kejahatan seperti begal. Mestinya pemkot tanggap dengan kondisi tersebut," ujarnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga  menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di DKP. Hingga memasuki Tri Wulan kedua ternyata untuk serapan anggaran pengadaan PJU baru sekitar 16 persen.

Padahal, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibekali anggaran sebesar Rp 4 miliar."Tolong semua program segera direalisasikan karena ini sudah memasuki bulan Agustus," tandas Sudirjo.

Sekretaris Komisi C Camelia Habibah meminta DKP juga memperhatikan PJU di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Akibat minimnya penerangan tidak sedikit TPU kini berubah menjadi tempat maksiat.
"Apalagi setelah Lokalisasi ditutup, banyak pelaku maksiat yang pindah ke makam," ungkap Habibah.
Selain makam, 

Cabibah juga mempertanyakan masih minimnya penerangan di beberapa taman. Akibatnya, sebagian taman yang dibangun justru berubah menjadi tempat pacaran."Sampe bulan tujuh perencanaan masih rendah.  Bagaimana ini aplikasi pelaksanaannya," heran politisi dari PKB ini.

Menanggapi kritikan dari anggota dewan, Kepala DKP Kota Surabaya, Khalid Buchari menyatakan untuk pengadaan PJU di wilayah pinggiran kota sudah dilakukan. Tepatnya dimulai dari Kandangan, Kecamatan Benowo."Sebenarnya kita sudah mulai. Kita lakukan secara perlahan," tegas Khalid Buchari.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni