Skip to main content

Hadapi MEA, GAPENSI Gelar Muscab ke VII

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menghadapi persaingan bisnis di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) se Surabaya mengelar Musyawarah Cabang (Muscab), ini adalah kali ke tujuh yang dilakukan oleh GAPENSI.

Ketua GAPENSI Surabaya, Firdaus HB mengatakan, akan bekerjasama dengan semua elemen khususnya dengan Pemerintah Kota (Pemkot), Kepolisian serta Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menghadapi MEA.

"Yang kami harapkan adalah antara GAPENSI dan pemerintah kota serta seluruh jajaran bisa bekerjasama dengan baik dan membuat perencanaan yang seakurat mungkin agar dapat berjalan dengan lancar," ucapnya, Selasa (23/8).

Firdaus mengaku, selama ini GAPENSI selalu melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh kontraktor secara rutin. Berbagai macam pelatihan yang diberikan diantaranya, pelatihan tenaga ahli, keterampilan, dan bagaimana membuat pelatihan membayar pajak yang benar.

"Dan jika ada sebuah pelanggaran yang dilakukan kontraktor, itu yang menangani adalah pihak kepolisian dan kejaksaan, setelah itu kami akan membacklist perusahaan itu," tegasnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengungkapkan, dengan adanya persaingan yang sangat ketat ini pemkot Surabaya akan memfasilitasi GAPENSI salah satunya dengan melakukan kegiatan insfratruktur.

"Nanti dengan adanya berbagai kegiatan ini kami bisa melihat kinerja dari masing masing perusahaan itu. Hal semacam ini juga menjadi poin lebih baik dari kami maupun asoaiasi semacam ini," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni