Skip to main content

Di Anggap Banyak Alasan, Komisi C Ragukan Kinerja REI Jatim



SURABAYA (Mediabidik) - Molornya pembangunan underpass bundaran satelit, rupanya menimbulkan tudingan miring dari Anggota komisi C DPRD kota Surabaya.

Pasalnya, pihak DPD Rei dianggap tidak berkomitmen penuh akan pembangunan tersebut.


" Saya kira pihak DPD REI kurang berkomitmen terhadap pembangunan underpass tersebut " ujar Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vicencius Awey kamis (18/08).

Menurut pria yang akrab disapa Awey tersebut, selama ini pihak DPD REI selalu memberikan banyak alasan mulai dari masalah lahan, utilitas didalam tanah, hingga kini masalah krisis global.


" Saya pesimis jadinya. Coba liat DPD REI selalu berasalan mulai dari masalah lahan yang belum dihibahkan, masalah utilitas yang ada didalam tanah sampai sekarang masih juga berasalan lagi soal krisis global " ujarnya saat ditemui di gedung DPRD dengan nada kesal.


Awey menambahkan bahwa kalau memang berkomitmen jalankan saja dana yang sudah ada baru nanti sambil berjalan sisanya atau kalau memang tidak mampu serahkan saja ke pemkot.


" Kalau memang berkomitmen dana yang sudah ada sekitar 20 miliar itu gunakan saja, jangan menungguh penuh dulu, nanti kan bisa sambil jalan. Dan kalau memang tidak mampu biar dibiayai APBD oleh Pemkot " tuturnya.


Sebelumnya ketua DPD REI Jatim, Totok Lucida mengatakan tertundanya pembangunan proyek underpass lantaran adanya krisis ekonomi yang melanda dunia yang berimbas beberapa developer mengalami cash flow.


" Kami juga tidak menebak kalau sekarang krisis berkepanjangan. Nanti kalau dana terkumpul separuh kami berani bangun. Sekarang dana masih terkumpul sebagian " tuturnya seusai rapat koordinasi dengan wali kota Surabaya dan jajaran SKPD di balai kota, (16/08) lalu.


Sekedar diketahui pada tanggal 25 September 2015 sudah dilakukan prosesi peletakan batu pertama proyek underpass dibundaran satelit jalan Mayjend Sungkono oleh wali kota Surabaya. Dengan target selesai dalam 1,5 tahun dan menggunakan anggaran Rp 80 Miliar.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni