Skip to main content

Dewan Desak Risma Copot Dirut PDTS Kebun Binatang Surabaya

Mazlan Mansyur
SURABAYA (Mediabidik) - Desakan agar Plt Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Aschta Boestani Tajudin segera dicopot kembali datang dari anggota dewan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B yang membidangi Perekonomian DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur menyarankan, untuk memaksimalkan potensi yang ada di KBS sudah saatnya ditunjuk direktur utama definitif.

Mazlan menjelaskan pada hakekatnya kewenangan Dirut Plt dan definitif itu sama. Namun dari pengalaman selama ini, pelaksana tugas tidak memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan.
"Saya berharap agar segera ada Dirut definitif. Sehingga KBS ke depan bisa lebih baik," saran Mazlan Mansyur, Selasa (16/8).

Menurut Mazlan, pengalaman PDTS KBS dipegang oleh Plt harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah kota. Apalagi, selama dipegang Plt diketahui banyak persoalan yang tidak terselesaikan.

Misalnya keluhan sekitar 50 karyawan mengirimkan surat keluhan ke Pemkot Surabaya. Mereka mengeluhkan pelanggaran dalam pengangkatan pegawai KBS yang non prosedural."Pemkot harus berkaca sejak KBS dipegang Ibu Erna (mantan Dirut PDTS). Lebih cepat lebih baik karena tidak ada jangka waktunya untuk pergantian itu," tegasnya.

Disinggung dua nama yang muncul sebagai calon Dirut PDTS yaitu Pelaksana Tugas Dirut PDTD KBS Aschta Boestani Tajudin dan Dirut PDAM Kabupaten Pasuruan, Khoirul Anwar, Mazlan enggan berkomentar banyak. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini hanya berharap sosok yang ditunjuk nantinya berasal dari kalangan profesional dan melalui proses seleksi yang transparan.

Sementara Walikota Surabaya Tri Rismaharini proses seleksi calon Dirut PDTS KBS sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun seleksi tersebut terhenti.

Terkait desakan anggota dewan agar Plt Dirut PDTS KBS Aschta segera dicopot Risma mengaku memiliki cara sendiri dalam menentukan Dirut yang baru."Prosesnya sudah berlangsung, tapi saya kan tidak bisa melanjutkan karena baru dilantik," jelas Risma.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni