Skip to main content

Risma Berbagi Pengalaman Penataan Kota ke Delegasi Prepcom III

SURABAYA (MediaBidik) - Dalam penataan kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini membagikan pengalaman dan keberhasilannya kepada puluhan delegasi The Third Session Preparatory Committe III for Habitat dalam agenda interactive panel discussion di ruang Crystal, Grand City Convex, Selasa (26/7).

Dalam paparan selama 35 menit bertema "Toward a More Equitable City" yang dilengkapi dengan slide foto-foto itu, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini memaparkan perihal bagaimana upaya Pemkot Surabaya dalam merangkul warga untuk bersama-sama ndandani kampung-kampung. Termasuk juga tentang upaya untuk memberdayakan potensi warga melalui pembangunan lapangan bola, perpustakaan dan juga Broadband Learning Center (BLC).

"Saya menyampaikan tentang pembangunan kota dan juga sharing pengakaman. Seperti sekarang sudah ada kurang lebih 1000 perpustakaan. Untuk BLC, selain anak-anak yang memanfaatkan untuk belajar, ibu-ibu juga bisa berjualan produk UKM secara online," ujar wali kota. 

Paparan wali kota tersebut mendapatkan respons positif dari delegasi yang hadir. Beberapa dari mereka berujar "it's a wonderful presentation". Enam orang panelis yang merupakan pakar di bidang habitat, juga merespons positif paparan wali kota. Salah satunya Rose Molokoane dari Slum Dwellers International (SDI).


"Saya melihat foto-foto nya. Dan itu sangat nyata. Penting untuk memunculkan komitmen dari apa yang kita sampaikan. Di sinilah pentingnya peran pemerintah. Terkadang mudah untuk mengatakan tetapi sulit mengimplementasikannya. Presentasi ini nyata melibatkan warga dalam pembangunan," tegas delegasi asal Afrika Selatan ini.

Paparan yang disampaikan wali kota perihal penataan kampung dan cara mengatasi urbanisasi tersebut juga mendapat apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Menurut Menteri kelahiran Surakarta ini, tidak mudah untuk mengajak masyarakat agar mau peduli pada lingkungan tempat tinggalnya. Tetapi, WaliKkota Risma mampu melakukannya. 

"Semua orang sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan Kota Surabaya, serta peran masyarakatnya. Sebab,, tidak gampang sampai pada level ini. Mungkin kalau saya sekarang nginjak taman, yang marah bukan lagi Wali kota nya, tapi warga. Jadi peran serta masyarakat di sini sudah luar biasa," jelas Menteri Basuki.

Menteri PUPR juga menyoroti perihal keberhasilan Pemkot Surabaya dalam penanganan kumuh melalui peran serta masyarakat. "Penanganan kawasan kumuh tidak hanya oleh pemerintah. Tapi juga oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini, Surabaya benar-benar jadi inspirasi habitat karena disitu telah merangkum regulasi, perencanaan dan juga pendanaan (financing)," sambung menteri yag piawai memainkan drum ini.

Wali Kota Risma juga menyampaikan tentang urbanisasi. Menurutnya, urbanisasi tidak mesti merugikan. Yang paling penting adalah bagaimana me-manage dan menyiapkan sistem yang benar dalam mengantasipasi urbanisasi yang menjadi tantangan perkotaan ini. "Yang kita lakukan adalah, me-manege dan juga kontrol yang baik. Sekarang ini para lurah saya sampaikan, pendatang harus punya KTP dan bisa tunjukkan kerja di mana. Kalau tidak bisa terkena Tipiring (tindak pidana ringan). Karena, ini bukan hanya jobless tapi juga mengantisipasi orang-orang yang berniat jahat," ujar wali kota.

Di Surabaya, sambung wali kota, Pemkot Surabaya menyiapkan sistem sampai RT/RW agar mengerti bagaimana menangani urbanisasi. "Karena kontrol yang paling rendah di tingkat RT/RW, bukan hanya di kelurahan," tegas mantan Kepala bappeko ini. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni