Skip to main content

Ratusan PNS Pemkot Antre Bersalaman Dengan Walikota

SURABAYA (Media Bidik) - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengantre untuk dapat bersalaman dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wakil walikota Wisnu Sakti Buana. Mereka rela mengantre untuk bersalaman saling bermaafan dengan Walikota, wakil walikota, anggota DPRD dan pejabat Pemkot Surabaya sejak pukul 07.00 WIB di halaman Taman Surya, Senin (11/7).
Mengenakan pakaian seragam kemeja putih dan celana hitam, walikota dan wakil walikota kompak sejajar menerima ratusan PNS yang menunggu sejak pagi ini. Dalam kesempatan tersebut, para PNS ini juga memanfaatkan momen halalbihalal yang dilakukan pada hari pertama PNS kembali bekerja, untuk saling bermaaf-maafan dengan rekan sejawatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota menjamin bahwa tidak ada PNS yang bolos pada hari pertama kerja. "Tidak akan ada yang bolos," kata Risma (sapaan akrab walikota) usai halalbihalal.
Menurutnya, seluruh PNS Pemkot Surabaya seluruhnya sudah disiplin dan tidak akan berani membolos karena akan mendapat sanksi berat jika terbukti. "Sudah terbukti sejak beberapa tahun. Tidak ada yang bolos, kalau ada pasti ada sanksi," ujarnya.
Kepala Badan Inspektorat Surabaya Sigit Sugiharsono menjelaskan, Pemkot Surabaya terus melakukan monitoring tidak hanya pada libur lebaran, namun sejak sebelum libur lebaran. Hasilnya, ada dua pegawai yang bolos sebelum libur panjang lebaran, namun ia menjelaskan belum bisa memproses, sebab masih menunggu terkumpulnya semua laporan monitoring pada H+2 yakni pada hari Selasa (12/7).
"Kami belum tahu alasannya pegawai tersebut membolos kenapa. Karena semua pemrosesan pegawai yang ketahuan indisipliner atau membolos akan dilakukan pada H+3 masuk kerja," jelas Sigit.
Selain monitoring dengan finger print, Inspektorat juga melakukan pendataan secara fisik. Sebab, sebab ada kemungkinan pegawai bisa membolos setelah absen. "Secara fisik juga kami pantau, karena ada kemungkinan pegawai setelah absen kemudian pergi," terang dia.
Bila ketahuan ada pegawai yang indisipliner, Inspektorat akan memberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga penurunan pangkat atau golongan. Sanksi ini, juga tidak hanya berlaku saat libur panjang atau libur keagamaan. Melainkan ketika PNS ketahuan membolos pada jam kerja.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni