Skip to main content

Komisi E Dorong Pemerintah Dongkrak Sektor Pariwisata

SURABAYA  (MediaBidik) – Secara geografis letak wilayah Jawa Timur banyak sekali terdapat tempat-tempat wisata yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah tersebut. namun hingga kini Pemerintah tingkat 2 maupun tingkat 1 sepertinya tidak serius menggali potensi wisata yang ada di daerah tersebut, sehingga hal ini berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat setempat.
        
Anggota Komisi E DPRD Jatim Ir.H.Artono asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur saat ini melihat sebenarnya kalau Pemerintah mau menggali potensi wilayah yang ada di daerah Jember dan Lumajang, maka ekonomi mayarakat yang ada di daerah tersebut akan terdongkrak.
      
Sebab jika Sektor Pariwisata ditangani Pemerintah dengan serius, warga tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan dengan mengadu nasib keluar negeri, karena di daerahnya sudah ada potensi wisata yang menjadi jujugan bagi wisata lokal maupun wisata asing, dan ini bisa dijadikan mata pencaharian bagi warga setempat karena banyak wisata asing maupun lokal yang berdatangan di wisata tersebut.
      
" Coba lihat Wisata Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo di Jember serta Pantai Watu Godeg di Lumajang, jika Pemerintah Provinsi mau mendongkrak sektor wisata tersebut dengan menggunakan APBD Pemprov, maka saya pastikan wisata tersebut akan terkenal hingga manca Negara, sebab pemandangannya sangat bagus ," terang Artono saat di Gedung DPRD Jatim.

Akan tetapi, daerah Wisata tersebut hingga kini hanya sebuah tempat wisata yang di kunjungi oleh masyarakat setempat saja ,dan itupun jika ada moment-moment penting .artinya wisata di daerah itu setiap hari sepi tanpa ada pengunjung, padahal tempat tersebut sangat indah dan ini sangat disayangkan. Namun tempat-tempat wisata tersebut jika Pemerintah mau menanganinya lebih serius lagi, maka bisa dipastikan akan mendongkrak perekonomian warga setempat. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni