SURABAYA (MediaBidik) – Kasus dugaan korupsi yang membelit perusaahan plat merah BUMD milik Provinsi Jawa Timur PT Panca Wira Usaha (PWU) yang saat ini sedang ditangani oleh Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) harus mendapat pengawalan yang serius dari semua pihak, pasalnya dugaan korupsi yang dilakukan PT PWU tersebut diduga telah merugikan aset keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Gatot Sutantra Wisnu Murti,SH Anggota Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan mengatakan bahwa pada intinya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Jatim harus mendapat pengawalan terus karena ini menyangkut uang rakyat .
" Komisi C minta pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (kejati Jatim) menangani kasus ini secara intens dan jangan main-main untuk mengawal dan mengawasi para penyidik agar supaya berani memanggil semua pihak yang dianggap terlibat tanpa padang bulu," tegas Gatra (sapaan akrab) saat di temui di Gedung DPRD Jatim, Kamis (28/7) .
Politisi Partai Hanura Jatim ini juga menghimbau kepada pihak penyidik jangan sampai "masuk angin" menangani kasus tersebut, " Pokoknya harus bekerja secara profosional dan ditangani secara intens," tegas wakil Ketua FKPPI Jatim.
Sementara itu, Politisi yang selalu vocal diantara rekan sejawatnya ini menambahkan untuk aset milik Pemprov Jatim yang disewakan PT PWU ke pihak lain yang disinyalir digunakan untuk bisnis esek-esek diharapkan jika masyarakat mengetahui untuk segera melaporkan. " Sekali lagi pihak DPRD Jatim khususnya Komisi C akan terus mengawal dan mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Jatim terhadap kasus dugaan korupsi di PT PWU yang disinyalir telah merugikan uang negara tersebut. (rofik)
SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
Comments
Post a Comment