Skip to main content

Rommy : Musyaffa Nour Salah satu Tokoh yang Layak Maju di Pilgub Jatim

SURABAYA(MediaBidik) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Romahurmudji memandang saat ini tokoh masyarakat Jawa Timur yang layak memimpin Jawa Timur untuk Pemilhan Gubernur Jatim Tahun 2018 mendatang adalah ketua DPW PPP Jatim Drs.H.M.Musyaffa'Nour,MM , alasannya selain banyak di kenal masyarakat Jawa Timur khususnya daerah Madura, Musyaffa adalah Anggota DPRD Jatim sekaligus salah satu kader PPP terbaik senior.
     
Ditemui di Hotel Pulman Surabaya saat menghadiri acara Halal Bihalal Silahturahmi keluarga besar PPP Jawa Timur, Minggu (30/7)  Romy (Sapaan akrab.red) Ketum PPP menyampaikan, dalam Pilgub Jatim tahun 2018 mendatang PPP lebih condong mengusung kader intern, meskipun menurutnya sudah ada loby Partai lain yang merapat ke PPP.
   
" Sejauh ini memang ada Partai lain yang sudah melakukan sapa-menyapa untuk Pilgub Jatim mendatang, namun pihaknya (PPP ) masih belum serius menentukan sikap, sebab dirinya lebih senang kalau kader sendiri yang akan maju Pilgub Jatim 2018, " terang Romy di hadapan sejumlah wartawan.
   
Sementara itu Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa'Nour sendiri saat di temui usai acara Halal Bihalal menyampaikan, pada dasarnya dirinya memberikan apresiasi terhadap Ketum PPP yang menilai dirinya layak dalam Pilgub Jatim mendatang, namun diakui PPP Jatim tidak bisa maju sendiri karena Cuma memiliki 5 kursi di DPRD Jatim, makanya PPP harus mencari koalisi dengan Partai lain untuk mencari 15 kursi lagi.
    
" Koalisi Jatimyang sudah di bangun menjadi semangat untuk ikut meramaikan Pemilhan Gubernur Jawa Timur mendatang, oleh karenanya Koalisi Jatim yang sudah di bentuk merupakan koalisi lokal yang dipandang sebagai kearifan lokal," pungkas Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim ini. (rofik)
   

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni