Skip to main content

Perempuan Surabaya Harus Menjadi Pemimpin Bangsa

SURABAYA (MediaBidik) – Dari hasil City Mayor Forum yang diikuti oleh seluruh walikota perempuan dari berbagai negara di dunia yang digelar dilantai VI kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Minggu (24/7) yang dibuka oleh Walikota Surabaya Tri Risma Harini dan beberapa Walikota dari kota-kota di Indonesia serta walikota dari Negara Asia Pasifik seperti Filpina, Malaysia, juga dari Eropa yaitu Rusia, mereka sekaligus menjadi delegasi agenda The Third Session Preparatory Committe (Prepcom 3 for Habitat III di Surabaya yang akan dimulai Senin (25/7).   
Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan, perempuan didorong untuk memiliki kemauan tampil sebagai pemimpin. Dengan kata lain, akan ada banyak perempuan yang termotivasi untuk terjun masuk ke politik. Mengingat, untuk menjadi pemimpin kota/kabupaten ataupun level yang lebih tinggi di negeri ini, syarat nya melalui 'kendaraan' politik.

Acara yang dikemas dialog semi talk-show dan berlangsung selama tiga jam tersebut, terbagi dalam dua sesi panel. Setiap sesi tampil tiga panelis. Di sesi pertama, tampil Wali Kota Surabaya, Wali Kota Sorsogon (Filipina) Sally Ante-Lee dan Wali Kota Sebrang Perai (Malaysia) dengan moderator Dr Aisa Kacyira, Deputi Executive Director UN Habitat. Lalu di sesi kedua, tampil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, Wali Kota Fianarantsoa (Madagaskar), Irma Juliandres dengan moderator Erna Witoelar, vice chair kemitraan Habitat.   

Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governemet Nations Asia Pacific (UCLG ASPAC), Dr Bernadia Irawati Tjandradewi mengatakan, jumlah pemimpin perempuan di Indonesia memang masih sangat sedikit. Menurutnya, dari sekitar 500 kota/kabupaten yang ada di Indonesia, jumlah perempuan yang menjabat sebagai bupati/wali kota tidak lebih dari 20 orang. "Jumlah itu (pemimpin perempuan di Indonesia) sangat sedikit. Itu sangat kurang sekali," ujarnya.

Karenanya, dia berharap, melalui Women Mayors Forum ini, akan tercipta letupan semangat bagi perempuan agar tergerak untuk tampil menjadi pemimpin. Dia juga berharap, tampilnya pemimpoin perempuan tidak sekadar karena gender, tetapi memang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan juga melawan politik uang. "Harapan kami, dengan adanya forum ini, akan ada lebih banyak perempuan yang terinspirasi dan termotivasi untuk menjadi pemimpin. Apakag itu menjadi wali kota/bupati atau DPRD. Dan itu bisa dimulai dari level RW. Yang terpenting harus dekat dengan masyarakat," ujar Bernadia.   

Bernadia juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya yang telah mengemas acara tersebut, yang menurutnya sangat luar biasa. Dia mengaku bersama wali kota ikut melakukan pengecekan ketika malam (Sabtu malam) sebelum acara. "She check everything last night. Itu menurut saya luar biasa. Ini kesemparan saya mengucapkan terima kasih," sambung Bernardia.

Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan, melalui Women Mayors Forum tersebut, ada banyak wawasan baru yang bisa didapat. Utamanya yang disampaikan wali kota dari negara-negara Afrika dan juga di Asia Pasifik. Diantaranya tentang kuota perempuan dalam parlemen. Bahwa di Afrika, kuota untuk perempuan itu 50 persen. Sementara di sini masih 30 persen. "Kita juga jadi tahu, di Afrika, mereka membentuk forum wali kota perempuan. Dan mereka bisa share tentang masalah-masalah kota nya serta bersama-sama mencarikan jalan keluar untuk menghadapi nya," ujar wali kota. 
  
Menurut Bu Risma--panggilan Wali Kota Surabaya, jika ditarik benang merah kaitan agenda Women Mayors Forum tersebut dengan situasi di Surabaya, bahwa perempuan tidak perlu merasa takut bila ingin menjadi pemimpin yang tentunya melalui jalur politik.      
"Kalau untuk Surabaya, kita bisa sharing bahwa perempuan itu tidak perlu takut ke politik yang seolah itu maskulin. Dengan adanya ini, perempuan Surabaya didorong untuk maju," sambung wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini. (pan)  

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni